Seluruh Partai kini tengah bersiap menyambut Pilkada 2020, termasuk pemenang Pemilu PDI Perjuangan. Pada selasa 11 Agustus, PDIP akan kembali mengumumkan kandidat di Pilkada gelombang ke-III.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya tak akan mencalonkan kandidat di Pilkada yang punya masalah hukum di Pilkada tahun ini.
"Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah karena ini komitmen bagi PDIP, untuk menjadi pemimpin harus digerakkan api semangat berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila," kata Hasto saat memberikan Pidato di Webinar 'Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19 yang digelar Taruna Merah Putih, Minggu (9/8)
 |
| HASTO |
Selain itu, Hasto menyebut, seluruh calon kepala daerah PDIP wajib mengikuti protokol pencegahan penyebaran virus corona.
"Harus berjuang untuk meningkatkan imunitas rakyat yang dipimpinnya agar mereka punya kehendak yang sama membangun kedisiplinan guna mencegah penularan virus yang membahayakan tersebut," papar Hasto.
Lebih lanjut, bagi PDIP, ditegaskan Hasto, Pilkada merupakan momentum untuk penguatan mekanisme kelembagaan di dalam menyiapkan pemimpin. Hasto menuturkan, fungsi pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan terus dijalankan PDIP.
"Melalui kaderisasi partai maka kami pun memperkuat mekanisme kelembagaan demokrasi ini melalui proses penyaringan dan penjaringan calon dari bawah dan kemudian kami melakukan pemetaan politik, kami melakukan survei politik," terang Hasto.
"Kami melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah," tegas Hasto.
Soal pengumuman 75 calon kepala daerah, salah satu yang ditunggu-tunggu publik yaitu rekomendasi DPP PDIP untuk Pilwalkot Medan. Belakangan Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Syaiful Hidayat mengatakan frekuensinya semakin jelas mengarah ke menantu Presiden Bobby Nasution.
