Setelah tahun 2020 ini tidak ada pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) baru, pada tahun 2021 mendatang pemerintah akan merekrut ASN dalam jumlah besar.

Formasi yang dibuka diprioritaskan meliputi tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh di berbagai bidang. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengutarakannya dalam peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) "Jenderal Sudirman" di Kota Solo, Jumat, 28 Agustus 2020.

Orang mengajar

"Tahun depan, kita sudah sepakat untuk pengadaan 1 juta guru. Kemudian pengadaan bidan, tenaga perawat dan dokter, sebanyak 200.000 orang lebih," terang Tjahjo.

"Selain itu, juga pengadaan tenaga penyuluh pertanian, penyuluh KB dan penyuluh PU yang akan ditempatkan di desa dan kecamatan," tambah dia.

Lewat model itu, lanjutnya, setiap satu desa dan satu kecamatan harus memiliki ASN yang menjadi penyuluh. Kemudian penyuluh kesehatan menjadi skala prioritas dan tenaga pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.

Lebih lanjut Tjahjo menyatakan, alasan tahun 2020 tidak membuka penerimaan CPNS, karena pemerintah masih fokus menyelesaikan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Disamping itu, pemerintah juga sedang menuntaskan tenaga honorer dan ASN yang memasuki masa pensiun.

"Sekarang kita ingin menyelesaikan teman-teman P3K dan secara prinsip saat ini sudah selesai. Tapi tahu-tahu ada pandemi Covid-19, sehingga kita memikirkan masalah uangnya," ungkapnya.

"Teman-teman honorer yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada bangsa dan negara juga kita pikirkan," sambungnya.

Dalam pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang merupakan penjabaran visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Tjahjo Kumolo mengingatkan, masalah reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menurut dia, dalam mereformasi birokrasi adalah termasuk penyederhanaan jabatan di eselon I, II, serta pengalihan jabatan eselon III, IV serta V menjadi jabatan fungsional.

Tujuan penyederhanaan birokrasi termasuk pengembangan Mal Pelayanan Publik, adalah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang mengurus berbagai kepentingan, terutama layanan perizinan.

Dia berharap, dalam tempo empat tahun penyederhanaan birokrasi mudah-mudahan selesai, termasuk perencanaan dalam rekrutmen kepegawaian.

Di MPP "Jenderal Sudirman" yang berlokasi di Jln. Jenderal Sudirman No. 2, jantung Kota Solo, terdapat 377 jenis layanan publik, berupa perizinan, pembuatan dokumen serta perpajakan.

Lembaga penyedia layanan, terdiri dari 184 OPD Pemkot Solo, 177 layanan dari instansi vertikal, 11 layanan dari BUMN, dan empat layanan dari lembaga swasta.***