Rapat-rapat internal Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, nampaknya semakin klimaks. Lambatnya respon untuk memenuhi harapan Pilkades tanpa di mundurkan dan pemangkasan DBH yang tak berkesudahan di bahas, membuat para Kades saling "Celetuk" di sela-sela rapat bersama di Indo Alam Sari Karawang Barat, Senin (7/9). Banyak diantara mereka mengancam tidak lagi mendukung petahana di Pilkada 2020, ada pula yang "ngebet" melakukan ajakan demonstrasi ke Pemkab Karawang. Namun, itu semua bagian dari dinamika ketidakpastian harapan yang belum dipenuhinya.

"Sudahlah, kalau mereka (Petahana_red) tidak dukung Pilkada tepat waktu dan DBH tetap di pangkas, berarti pilihannya juga kita jangan dukung Mereka (di Pilkada_red), " celetuk salah seorang Kades.

Senada di katakan Kades Pacing Kecamatan Jatisari, Wawan. Menurutnya, apa perlu para kades melakukan demonstrasi ? Itu dilakukan sebagai uji wibawa sejauh mana perhatian Pemkab selama ini terhadap para Kades yang selalu membahas Pilkades dan DBH yang belum berkesudahan. Jika sampai tak ada respon, apa tindakan yang harus di ambil para Kades ketika mereka (Pemkab) sudah tidak memberikan kebijakan yang tidak pro terhadap para Kades. "Pilihannya mau kita Geruduk saja dengan Demo? Kita lihat, apa respon konkrit Pemkab, " Serunya.

"Saya tidak Pilkades tahun depan, tapi memiliki empati besar kepada 177 kades lainnya yang berharap Pilkades tetap di gelar tepat waktu. Saya faham betul, konsekwensi jika Pilkades itu di mundurkan, " Kata Kades Karangtanjung Juhari SH.

Para Kades Saat Berbincang Usai Rapat APDESI di Indo Alam Sari, Senin (7/9)

Kades Rawagempol Wetan H Udin Abdul Gani meminta APDESI melakukan langkah cepat. Sebab, masa jabatan Bupati - Wakil Bupati berakhir pada 25 September mendatang dan cuti. Karenanya, sebelum tanggal itu, sudah harus ada kepastian soal Pilkades 177 Desa dan DBH tahap 2. "Sebelum masa jabatan Kepala daerah habis, sudah harus ada kepastian. Harus di upayakan semuanya, " pintanya.

Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi mengatakan, sebelum jelas, pihaknya membentuk terlebih dahulu tim untuk menghadap Komisi 1 DPRD Karawang. Kita pertanyakan, apakah yang di sampaikan Bupati dan atau DPKAD terkait DBH tahap 2 itu di pangkas kepada Kades, sama dengan aspirator di parlemen? Kemudian, soal Pilkades juga akan di tempuh bahasannya bersama DPRD. Untuk itu, Rabu lusa (9/9) pihaknya akan menemui DPRD sebelum kemudian berkirim surat kepada Pemkab Karawang. "Kita tempuh dulu prosedur, yang jelas APDESI sepakat bahwa Pilkades jangan di undur dan soal DBH meminta kejelasan alasan logis pemangkasan, selebihnya nanti akan rapat-rapat lanjutan, " Katanya. (Rd)