Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima perkiraan biaya uji usap atau swab test dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Doni Monardo
“BPKP telah memberikan estimasi harga. Untuk yang sifatnya kontraktual itu sebesar Rp439 ribu per spesimen, sedangkan untuk yang sifatnya mandiri, usulan dari BPKP adalah sebesar Rp79
7 ribu,” kata Doni Monardo kepada wartawan dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring, Senin (28/9) siang.

Namun, lanjut Kepala BNPB tersebut, biaya itu masih akan dievaluasi oleh tim dari Kementerian Kesehatan sehingga tidak memberatkan masyarakat tetapi juga tidak merugikan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan laboratorium.
Masker SNI
Doni Monardo mengungkapkan bahwa pemerintah akan membuat standarisasi masker untuk daerah dengan risiko penularan Covid-19 yang tinggi.

“Semuanya (masker) berguna, tidak ada masker yang tidak berguna. Namun, bagi daerah-daerah yang zona merah lantas risiko penularannya tinggi perlu kita buatkan sebuah standarisasi,” ungkap Doni menjawab pertanyaan wartawan mengenai masker Standar Nasional Indonesia atau SNI.
Tim dari Satgas Covid-19 dan tim pakar bersama beberapa perusahaan telah berhasil membuat masker produksi lokal dengan standar filter yang cukup tinggi, yaitu antara 70-80 persen.
“Ini sudah mendapatkan rekomendasi dari BPPT dan juga standar dari Jerman. Kita akan coba untuk kembangkan terus sehingga nantinya kualitas masker yang digunakan oleh masyarakat semakin baik,” ujar Ketua Satgas.
Doni menghimbau agar masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi terutama zona merah untuk menggunakan masker standar yang berkualitas sehingga risiko penularan kecil. 
Sebelumnya tertuliskan Pemerintah tengah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat di Indonesia. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar vaksin yang disediakan pemerintah diprioritaskan untuk tenaga medis dan penerima bantuan pemerintah.
“Arahan dari Bapak Presiden, memprioritaskan kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu terkait dengan pelayanan medis, dokter, dan pelayanan mereka yang bertugas untuk melayani medis, kemudian yang kedua penerima bantuan iuran (pemerintah),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN) melalui konferensi video, Senin (28/9) siang.
Selain yang disediakan pemerintah, juga akan ada skema vaksin mandiri yang saat ini skemanya sedang dimatangkan baik untuk individual maupun sektor korporat secara berkelompok.
“Pemerintah sudah menyiapkan perpres dan roadmap terkait vaksinasi, kemudian juga sedang dibuat dashboard untuk tracing program vaksin, di mana nanti dalam vaksin itu perlu dilakukan tracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya,” kata Menko Ekon.
Pemerintah, lanjut Airlangga, telah menyediakan dana untuk kebutuhan vaksinasi sebesar Rp3,8 triliun di tahun 2020 dan Rp18 triliun pada APBN tahun 2021.***