Notification

×


Iklan

Wiranto Lapor ke Polda Metro Jaya Soal Penyerobotan Kantor DPP Hanura

Wednesday, September 02, 2020 | 01:10 WIB Last Updated 2020-09-01T18:10:31Z

Kantor Partai Hanura di Jalan Raya Hankam No.100 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, diberi garis polisi karena persoalan sengketa lahan. Ada beberapa orang yang diduga menyerobot lahan tersebut.

“Pada 2 Agustus 2020 diketahui sejumlah orang berjumlah sekitar 30 orang, memaksa masuk ke dalam komplek perkantoran yang sebelumnya diketahui milik Wiranto,” ucap Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Dwiasi saat dihubungi, Selasa (1/9).

HANURA

Tanah itu sendiri tercatat memiliki sertifikat hak milik nomor 05804/Bambu Apus atas nama Wiranto. Saat ini Wiranto menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Pihak Wiranto kemudian melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyerobotan tanah.

Laporan tertuang dengan nomor laporan LP/4521/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 3 Agustus 2020.

“Tanah dan kompleks perkantoran tersebut dilaporkan sudah dikuasai oleh terlapor RS. Terlapor kemudian memasang banner berbentuk surat berukuran 50 x 80 cm di depan pos satpam dan di dinding luar gedung yang bertuliskan 'Berita Acara Serah Terima Gedung Perkantoran tanggal 11 September 2017,” kata dia.

Polisi kemudian menindaklanjuti laporan Wiranto. Lalu melakukan olah TKP pada 31 Agustus 2020 lalu.

“Pada hari senin tanggal 31 agustus 2020 telah dilaksanakan tindakan olah TKP oleh Tim sidik subdit harda terhadap tanah dan bangunan untuk status quo ini berkaitan dengan pasal 167 KUHP 385 KUHP dan 55 KUHP,” ujarnya.

Dwiasi mengatakan saat ini pihaknya sudah memeriksa 15 orang saksi terkait kasus tersebut. Menurut dia, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan dan memastikan kasus ini masih berjalan sampai saat ini.

“Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan dan olah TKP terhadap Gedung H dan tanah di jalan raya Hankam terhadap 15 orang saksi,” terang.

“Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan tegas berupa status quo terhadap tanah dan bangunan, memasang pelang dan penggeledahan, dan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap terlapor dan proses penyidikan masih berjalan sampai saat ini,” pungkasnya**.

×
Berita Terbaru Update