Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan

Di Pelototi BPK, Kades Ogah Kembalikan BLT Dana Desa "Doubel", Ini Sebabnya !

Redaksi
Tuesday, October 13, 2020, 13:55 WIB Last Updated 2020-10-13T06:55:39Z
Saat Pandemi Covid-19, para Kades semakin banjir pemeriksaan, bukan saja di periksa reguler dan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) oleh Inspektorat, tetapi BPK Provinsi sampai BPK RI ikut serta "melototi" realisasi pembangunan hingga realisasi BLT Dana Desa yang di singgung data gandanya. Selain kuiosiner yang di sebar lewat 100 soal, BPK juga menyoroti duit BLT yang doubel dengan bantuan Covid-19 jenis lainnya yang sudah salur,  agar di kembalikan ke kas negara. 

Kades di Cilamaya Wetan Saat Minggon di Desa Cikalong, Selasa (13/10)

"Kalau mau cek BLT, silahkan datang saja ke masyarakat, gak usah libatkan Desa dan Kecamatan. Urusan doubel kan itu akibat bansos jenis lainnya yang tak jelas turun, sementara BLT di tekan supaya cepat salur, kalau kemudian ada yang ganda, masa mau menyalahkan desa dan di suruh mengembalikan duit ke Kas Negara, " Kata Kades Lemahmukti, H Damung, Selasa (13/10).

Kades Sukakerta H Buchori mengatakan, Menyikapi pemeriksaan BPKP,  kadang ia heran juga adanya beda rumus dan perhitungan antara lembaga pemeriksa yang satu dengan lembaga pemeriksaan yang lainnya, baik itu Inspektorat, BPKP maupun BPK RI. Sehingga, setiap pemeriksaan itu pasti ada kekurangan dan bahkan kelebihan anggaran, sementara sebutnya, Desa sudah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pendistribusian duit negara itu, sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Tapi kenapa, tanyanya, saat di perikza selalu ada kekurangan dan kelebihannya? Kalau pemeriksaan sudah selesai dan tuntas LHP di Inspektorat, kenapa singgung Bukhori, Inspektorat tidak mendampingi dan menjelaskan juga ke BPKP dan atau BPKP RI. "Pedoman, acuan dan rumus yang berbeda, ini yang selalu membedakan hasil pemeriksaan, ada kekurangan dan kelebihan anggaran, selalu begitu, " Katanya. 

Kasie PMD Cilamaya Wetan, H Hotib mengatakan, uji petik yang melibatkan 35 Desa oleh BPK, sempat memang diarahkan agar BLT Dana Desa jangan doubel, karena BPK menemukan BLT ini banyak selisih puluhan juta dan harus ada pengembalian ke kas negara. Padahal, sebut Hotib, ia tahu persis bahwa semua desa juga doubel BLT, apalagi di tahap-tahap awal dimana sejumlah jenis bantuan lainnya belum pasti turunnya. Mengantisipasi itu, desa-desa juga sudah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menyortir ulang KPM yang doubel di BLT.
"Pada akhirnya nanti tindak lanjutnya adalah pemeriksaan Inspektorat, " Katanya. 

Terpisah Plt Camat Lemahabang, Artha mengatakan, posisi kades sangat dilema menyikapi "berondongan" pemeriksaan yang bertubi-tubi dari Inspektorat hingga BPKP dan BPK RI. Apalagi yang berkaitan dengan BLT dari Dana Desa yang ikut di persoalkan dara gandanya, sebab kalau masuk ke BPK ini ranahnya sudah ranah hukum, sehingga harus di sikapi serius dan di dampingi seprofesional mungkin. Semua tahu, sebut Artha, BLT Dana Desa doubel itu karena bantuan jenis lainnya belum turun, sehingga ketika turun, ternyata banyak yang doubel dengan BLT yang jadwal salurnya sudah di peringatkan Kementerian Desa agar tepat waktu. Data ganda pertama itu, tidak dibiarkan terus oleh Kades, karena semuanya di sisir ulang lewat Musdesus, mana penerima BST Pertanian, mana penerima BST Kemensos dan mana yang mendapat bantuan Provinsi hingga daerah, sehingga data itu terus di perbaharui desa. "Memang dilema sih, tapi ia yakin soal BLT ganda kemudian harus di kembalikan ke kas negara mah, gak memungkinkan sih, " Pungkasnya..(rd)
Komentar

Tampilkan

  • Di Pelototi BPK, Kades Ogah Kembalikan BLT Dana Desa "Doubel", Ini Sebabnya !
  • 0

Terkini