Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan

Kabar Gembira, Jokowi Janjikan PP dan Perpres Dalam 3 Bulan Demi Tanggap Demo UU Cipta Kerja

Redaksi
Saturday, October 10, 2020, 16:01 WIB Last Updated 2020-10-10T09:01:43Z

Aksi demo di sejumlah wilayah di Indonesia meskipun hanya berlangsung lima hari dari 5-9 Oktober 2020, namun kerugian sudah dipastikan sangat fantastis.

Demo dari kalangan buruh sampai mahasiswa pun turut mewarnai aksi tersebut dan tak tangung-tanggung beberapa dari mereka berbuat anarkis dengan membakar dan merusak sejumlah fasilitas umum.

Setelah gelombang penolakan hebat tersebut dari berbagai kalangan, yang tidak setuju dengan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Presiden Joko Widodo pun akhirnya angkat bicara.

Jokowi menyampaikan bahwa gelombang penolakan ini terjadi akibat adanya disinformasi yang diterima masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini.

Foto Ilustrasi Demo

Seperti sebelumnya diberitakan Pikiran-Rakyat.com, Jokowi pun memberikan 10 bantahan disinformasi UU Cipta Kerja yang diterima masyarakat dan membuka pintu bagi pihak yang merasa tak puas dan menolak UU Cipta Kerja tersebut agar mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait dengan UU Cipta Kerja ini, Presiden Jokowi mengatakan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Ciptaker akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.

"Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers terkait UU Cipta Kerja, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat 9 Oktober 2020.

Ia mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memerlukan banyak sekali PP dan Perpres.

Untuk itu, ia membuka berbagai usulan dari seluruh lapisan masyarakat terkait penyusunan aturan turunan tersebut.

"Kami terbuka usulan masyarakat dan terbuka dari daerah," ujarnya.

Presiden mengatakan, UU Ciptaker dibutuhkan setidaknya untuk tiga alasan.

Pertama untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas, kedua memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku UMKM, dan ketiga mendukung pemberantasan korupsi karena jelas dengan menyederhanakan, memotong, mengintegrasikan secara elektronik maka pungli dapat dihilangkan.

Artikel ini telah tayang sebelumnya di pikiran-rakyat.com dengan judul:

Kepala Negara juga membantah sejumlah informasi yang dinilainya keliru persepsi dari UU tersebut sehingga menimbulkan unjuk rasa luas di kalangan masyarakat.

"Pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai UU ini dan hoaks di media sosial.***

Komentar

Tampilkan

  • Kabar Gembira, Jokowi Janjikan PP dan Perpres Dalam 3 Bulan Demi Tanggap Demo UU Cipta Kerja
  • 0

Terkini