Surat Keterangan Usaha (SKU) di terbitkan pemerintah desa bagi warganya yang memiliki usaha mikro. Surat mirip Keterangan Desa (SKD) ini, biasa di buat bagi warga yang biasanya hendak mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Pemerintah. Karena kadung yang dibuatkan SKU minim sebagai penerima SMS Notifikasi dari pusat dan BRI, pada pendaftaran Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) tahap 2, para kades "terpaksa" menerima semua ajuan permohonan BPUM tanpa kriteria usaha sekalipun. Itu dilakukan demi pemerataan berkeadilan bagi masyarakat. 


"Sebaiknya Kades jangan menolak warga yang mengajukan SKU, saya yakin semua Kades sudah mengajukan pemilik usaha mikro, tapi nyatanya yang dapet tidak lebih dari 20 persen dari total yang diajukan, jadi para Kades terpaksa mengajukan dan membuatkan SKU tanpa kriteria, karena demi azas pemerataan kesempatan, " Kata Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi Jumat (23/10).

Hasil pengajuan, sambungnya, mungkin di random, sehingga mereka yang dapat belum tentu yang punya usaha kategori layak disebut UMKM. Lagi pula, Dinas terkait tidak pernah melakukan survey ke lapangan untuk menentukan siapa yang layak dapat. Akhirnya, ada juga yang cuma dagang kecil-kecilan dengan modal Rp100 sampe Rp200 ribuan dapat bantuan 2,4 juta,  tapi apa mau dikata ini kepentingan pemerintah,  bukan kebutuhan masyarakat. "Mereka yang dapat belum tentu yang punya usaha kategori layak, lagi pula Dinas terkait selama ini tidak pernah melakukan survey kelayakannya, " Ujarnya. (Rd)