Pemeriksaan BPK RI terhadap 10 Kades dan pemerintahan desanya, berlangsung satu jam tiap-tiap desa. Berbeda dengan sebelum pemeriksaan yang sempat nampak tegang, para Kades, perangkat desa hingga pendamping desa justru nampak plong dan lega paska di periksa di kantor Kecamatan Lemahabang tersebut, Kamis (22/10). Lantas, apa keterangan beberapa kades, perangkat desa dan pendamping desa paksa pemeriksaan? 

"Ya saya sampaikan apa adanya, data ada lengkap dan setiap pertanyaan ya di sampaikan dengan lugas. Alhamdulillah lancar - lancar saja, " Kata Kades Pasirtanjung Saepudin kepada pelitakarawang.com.

Senada dikatakan Kades Pulokalapa, Popon Fatmawati, dirinya rilex saja saat proses pemeriksaan berlangsung. Lagi pula, apa yang dipertanyakan adalah seputar realisasi dan dokumen yang sebenarnya sudah ada dan lengkap, termasuk beragam aplikasi hingga alur anggaran dan BLT Dana Desa di desa. Dibantu Sekdes dan Bendahara, pihaknya sampaikan apa saja yang dipertanyakan dan sudah dikerjakan, baik laporan, pertanggungjawaban hingga berkas dan regulasinya. "Ya biasa saja, Alhamdulillah sih semua disampaikan sesuai yang di tanyakan, " Katanya. 



Sekretaris Desa Pulokalapa Anom mengatakan, BPK fokus pada pertanyaan seputar realisasi BLT Dana Desa, regulasi hingga berita acaranya. Intinya, setiap pemeriksaan dilangsungkan secara interview dan menindaklanjuti hasil dari kuisioner 100 soal sebelumnya yang di lampirkan BPK. Karena, khawatir apa yang di isi berbeda dengan pernyataan yang di tanyakan saat pemeriksaan ini. Peran pendamping dan upaya pemerintah desa dalam mengawal anggaran Covid-19 dari Dana Desa juga tak lepas dari pertanyaan."Kita detail lampirkan setiap dokumen, termasuk aplikasi yang digunakan pemerintah desa, " Katanya. 


Pendamping Desa Kecamatan Lemahabang, Deden mengatakan, pendamping desa menjadi sasaran pemeriksaan juga oleh BPK. Adapun item yang di pertanyakan adalah soal kinerja pendamping desa, upaya sosliasiasi program hingga penyampaian regulasi dan program dari Dana Desa. Ia belum tahu, apakah hasil dari pemeriksaan ini nanti ada LHP atau temuan, berikut tindaklanjutnya seperti apa, nanti mungkin terkonfirmasi lagi. Yang jelas, pemeriksaan ini lebih pada dokumen, berkas, aplikasi dan regulasi dari BLT Dana Desa. "Gak tahu nanti ada LHP atau tidaknya, menunggu saja hasil konfirmasi selanjutnya, " Pungkasnya. (Rd)