Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengajak semua pihak memikirkan sistem merit atau langkah baru agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menjadi korban dari ritual politik lima tahunan dalam hal ini Pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Logo Kopri

"Saya sebut 'ritual politik lima tahunan' karena setiap lima tahun pasca pilkada terjadi tsunami birokrasi. Banyak ASN yang dicopot, banyak ASN yang nonjob," kata Zudan, seperti dikutip dari Antara, Kamis (19/11/2020).

Olehnya itu Zudan mengusulkan redesain sistem karier untuk menjaga netralitas dan kenyamanan aparatur sipil negara di setiap kali penyelenggaraan Pilkada.

Zudan menilai, netralitas ASN selalu menjadi isu yang mencuat setiap kali ada pilkada. Oleh sebab itu dia memandang perlu merumuskan satu solusi agar tidak terulang dan tidak menimbulkan kegaduhan setiap ada pilkada.

"Meskipun persentasinya sedikit sekali, yakni dari 4,2 juta ASN yang tidak netral itu tidak banyak. Jumlahnya di bawah 1.000, tapi sangat noise. Menimbulkan image seolah-olah ASN itu banyak yang tidak netral," kata dia.

Zudan menegaskan ASN yang netral jauh lebih banyak. ASN yang profesional jauh lebih banyak jumlahnya dibanding yang tidak netral.

"Namun meskipun sedikit jumlahnya tetap harus kita tangani," Pungkasnya.