Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Debat Pilkada Karawang, Diwarnai Adu Canggih Teknologi, Ayo Siapa Yang Lemot ?

Thursday, November 26, 2020 | 16:16 WIB Last Updated 2020-11-26T09:24:27Z
Para pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Karawang memaparkan soal pelayanan publik saat debat terbuka pada Rabu (25/11/2020) malam.

Masing-masing paslon beradu gagasan, mulai dari pemanfaatan kecanggihan teknologi hingga janji turun tangan langsung.

Ada yang berencana membuat SOS button, layanan online, hingga akan berkantor di desa.

Paslon nomor urut 01 Yesi Karya Lianti-Ahmad Adly Fayruz berjanji akan membuat aplikasi Karawang Digital (Kartal) sebagai sumber informasi publik satu pintu dan transparan.

Adly mengatakan, aplikasi tersebut dapat menampung semua aplikasi pelayanan yang ada sekaligus menjadi pusat data.

"Untuk masalah data di sini harusnya jelas, terarah, ternilai dan terukur," ujar Adly menjawab pertanyaan apa langkah yang akan ditempuh mengatasi tumpang tindih data penerima bantuan.

Aplikasi tersebut, menurut Adly, juga ada SOS button atau tombol darurat jika ada warga yang membutuhkan pertolongan darurat.

"Nanti akan ter-direct dengan Karawang Call Center selama 24 jam," ujar Adly.

Sementara itu, Cellica Nurrachadiana menyebut bahwa sejak 2016, pelayanan publik sudah dilakukan berbasis online.

Salah satunya pelayanan satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Tidak ada lagi pertemuan antara pemohon izin dengan yang memberikan izin," ujar Cellica menjawab pertanyaan soal kebijakan mengantisipasi pungutan liar pada pelayanan publik.

Cellica mencontohkan, di tengah pandemi ada investasi yang masuk sekitar Rp 1 triliun dari Amazon.
Dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Amazon, Pemkab Karawang memperoleh retribusi Rp 1,2 miliar.

"Itu menjadi salah satu cerminan bahwa proses perizinan bisa langsung melalui sistem online, dan dipastikan tidak ada oknum-oknum yang diindikasikan akan melakukan pemungutan liar," kata paslon nomor urut 02 yang berpasangan dengan Aep Syaepuloh itu.

Cellica juga mengaku telah meluncurkan sistem informasi lowongan kerja online, di mana pelamar kerja tak perlu lagi datang ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terindikasi ada pungutan dari oknum calo.

"Dengan loker online kami dapat memangkas oknum calo yang selama ini menjadi polemik dan persoalan," kata calon petahana itu.

Semetara itu, paslon nomor 03 Ahmad Zamakhsyari-Yusni Rinzani berjanji akan berkantor di desa tiap seminggu sekali.

Hal itu dilakukan untuk memantau data masyarakat yang belum dapat bantuan dari pemerintah.

"Satu minggu satu kali insya Allah besok ngantor di kantor desa atau kelurahan," kata Jimmy, sapaan Ahmad.

Alasannya, mereka mengaku tak mau dibohongi. Sebab, menurut dia, ada orang yang sudah meninggal dan orang kaya yang masih dapat bantuan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara agar segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) di awal tahun.

Hal ini disampaikannya saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021.

“Kemudian juga yang berkaitan dengan bantuan sosial. Ini pak Mensos, di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat, kepada masyarakat,” katanya di Istana Negara, Rabu (25/11/2020).

Dia mengatakan hal ini dilakukan agar dapat menggerakan ekonomi dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

“(Ini) agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat, sehingga juga menggerakan ekonomi di lapisan bawah,” ungkapnya.

Jokowi mengingatkan bahwa di kondisi krisis seperti saat ini semua jajaran pemerintah harus bekerja cepat.

“Saya sering sampaikan kita dalam kondisi krisis, semangatnya, auranya harus berbeda tidak pada kondisi normal. Semuanya harus, sudah sering saya sampaikan, semuanya harus pindah channel ke extraordinary agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga Jokowi menyampaikan bahwa perlindungan sosial menjadi salah satu fokus pemerintah tahun depan dari empat fokus yang ada.

“Yang kedua yang berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan,” pungkasnya.

Sementara diketahui bersama bantuan yang dikucurkan dari pusat selama pandemi Corona bukanlah data dari Dinsos kabupaten setempat melainkan data pusat dan propensi.Malah tersiar kabar data yang dipakai itu data BLT 2010 silam.Fakta sebut pun disikapi pihak Kemenkes dengan mengadakan perubahan data penerima bantuan termasuk perbaikan penerima untuk PKH atau sejenisnya***ts/red

×
Berita Terbaru Update
CLOSE
CLOSE