Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai para donatur mulai mengganti peran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Mereka lebih memilih maju langsung sebagai calon ketimbang penyumbang.

"Dia enggak sabar lagi jadi donatur, turun saja langsung (sebagai calon kepala daerah)," kata Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, dalam diskusi virtual bertema Pilkada 2020: Wakil Rakyat atau Wakil Donatur, Sabtu, 21 November 2020.

Pahala mengungkapkan para donatur biasanya pengusaha. Apabila dilihat latar belakang calon kepala daerah 2020, hampir setengahnya pengusaha.

"Sebanyak 45 persen pengusaha kok yang paslon ini," ungkap dia.

Dia menilai wajar para pengusaha turun tangan langsung maju sebagai calon. Para donatur tidak perlu sibuk lagi menyokong kebutuhan calon kepala daerah.

"Ya masuk di akal, turun saja langsung, dengan biaya Rp10-35 miliar dia bisa kok (mencalonkan diri sebagai kepala daerah)," ujar Pahala.***Mdc