Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan

KPK Terima 730 Laporan dari Masyarakat yang Tidak Menerima Bansos Covid-19

Redaksi
Sunday, November 15, 2020, 02:35 WIB Last Updated 2020-11-14T19:35:30Z

Pemerintah Indonesia telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Bansos ini untuk membantu masyarakat seiring ditetapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, ternyata masih banyak masyarakat yang belum menerima bansos dari pemerintah tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan, Ipi Maryati menyebutkan, per 9 November 2020 KPK telah menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos.


kartu bansos

"Melalui aplikasi JAGA Bansos per 9 November 2020, KPK menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos," kata Ipi Maryati, di Jakarta, dikutip dari Antara pada Sabtu 14 November 2020.

Menurut Ipi, laporan tersebut paling banyak diterima soal keluhan tidak menerima bansos yakni sebanyak 730 laporan.

Selain itu, lanjut Ipi, ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya berjumlah 115 laporan, daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 75 laporan.

Juga ada yang melaporkan telah mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 18 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 12 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan enam laporan, dan beragam topik lainnya total 531 laporan.

"Dari total 1.650 keluhan, sebanyak 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor," ungkap Ipi.

Dari jumlah tersebut, KPK mencatat terdapat 79 keluhan yang belum ditindaklanjuti oleh pemda.

Mencegah terjadinya korupsi bansos saat musim Pilkada, KPK memaksimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan, dan supervisi.

"Salah satunya dilakukan oleh Unit Koordinasi Wilayah KPK yang salah satu lingkup tugasnya adalah memantau penyaluran bansos Covid-19 di seluruh Indonesia," tutur Ipi.

Ada tiga aspek dari penyaluran bansos Covid-19 yang diawasi KPK, yaitu pertama dari aspek tata kelola. KPK mengawasi bagaimana proses penyalurannya, pertanggungjawabannya serta pola penerimaan dan tindak lanjut keluhan masyarakat.

"Kedua, terkait "cleansing" data, KPK memantau integrasi data penerima bansos, termasuk agar "inclusion" dan "exclusion error" dapat dihilangkan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bansos," kata Ipi.

Ketiga, pada aspek kebijakan, yakni dengan memantau terkait dukungan aturan apakah ada tumpang-tindih aturan antarkementerian atau antara pusat dengan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyaluran bansos.***

Komentar

Tampilkan

  • KPK Terima 730 Laporan dari Masyarakat yang Tidak Menerima Bansos Covid-19
  • 0

Terkini