Notification

×

Iklan


Iklan

Mendikbud Nadiem Makarim Janji Tambah Dana BOS

Saturday, November 14, 2020 | 14:19 WIB Last Updated 2020-11-14T07:19:51Z

Sekolah-sekolah di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T) akan mendapat tambahan dana Bantuan Opersional Sekolah (Dana BOS) hingga Rp 3 Triliun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, penambahan anggaran Dana BOS sebagai upaya penyetaraan kualitas pendidikan di daerah 3T.

"Selama ini dana BOS yang diterima sama semuanya. Merugikan sekali bagi sekolah-sekolah kecil dan di pinggiran jika disamakan biaya per anaknya. Padahal di daerah 3T itu biaya konstruksi mahal dan barang-barang juga mahal. Jadi ini akan meningkat signifikan pada 2021," ujar Nadiem melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11/2020).

Sebelumnya, perhitungan dana BOS berdasarkan jumlah murid dan biaya per siswa disamakan.

Menurut Nadiem, metode perhitungan dengan berdasarkan jumlah murid tidak terlihat adil karena harus mengelola sekolah dengan besaran dana BOS yang kecil.

"Kenyataannya di lapangan masih terjadi kesenjangan, terutama pada sekolah yang muridnya sedikit dan sebagian besar berada di daerah 3T," tutur Nadiem.

Sementara itu, bagi sekolah yang memiliki jumlah murid besar akan diuntungkan karena dapat menikmati kemampuan ekonominya dan bisa memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.

Rencananya, cara penghitungan dana BOS tidak hanya berdasarkan jumlah peserta didik, tetapi ada indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui perubahan perhitungan dana BOS tersebut, Mendikbud menjamin tidak akan ada sekolah yang dana BOS-nya turun.

“Jadi kita akan pastikan, tidak ada dana BOS yang turun tapi untuk teman-teman kita di sekolah-sekolah kecil, daerah terluar, tertinggal itu akan meningkat secara dramatis. Itu adalah yang namanya proafirmasi, prorakyat yang membutuhkan. Itu yang sebenarnya," pungkas Nadiem.

Berikut program-program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2021:

1. Pembiayaan Pendidikan

Nadiem menyebut, kemerdekaan akses untuk mendapatkan pendidikan adalah hal terpenting yang menjadi fokus Kemendikbud.

Tahun 2021, Kemendikbud menganggarkan Rp 27,26 triliun untuk pembiayaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Sekolah, tunjangan profesi guru, KIP Kuliah dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri.

PIP/KIP Sekolah akan menyasar 17,9 juta siswa dengan anggaran Rp 9,6 miliar. Sementara KIP Kuliah akan menyasar 1 juta mahasiswa dengan anggaran Rp 10 miliar.

Lalu, Rp 7 miliar akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru yang menyasar 363.000 guru.

"Ini adalah semuanya dalam objektif untuk memberikan kemerdekaan akses kepada masyarakat yang kurang mampu kepada pendidikan yang layak dan itu adalah yang pertama," papar Nadiem.

2. Digitalisasi sekolah

Kegiatan prioritas Merdeka Belajar selanjutnya adalah Digitalisasi sekolah.

Nadiem mengatakan, ini adalah kemerdekaan bagi murid untuk mendapatkan informasi dan konten yang setara.

"Digitalisasi sekolah adalah program kita, kemerdekaan untuk di daerah manapun mendapatkan akses konten-konten kurikulum yang baik, mendapatkan akses ke konten pengajaran, akses pelatihan dan akses kepada data dan juga berbagai macam bantuan melalui digital," papar Nadiem.

Program digitalisasi sekolah nantinya terdiri atas empat kegiatan. Pertama, penguatan platform digital dengan anggaran Rp 109,85 miliar.

Kedua, konten pembelajaran di program TVRI dengan anggaran Rp 132 miliar.

"Belajar dari rumah di TVRI bukan hanya sesuatu yang hanya kita lakukan di masa pandemi. Karena respon masyarakat yang begitu positif, kita akan terus meningkatkan ini sebagai salah satu channel supplement pendidikan nasional, baik kurikulum maupun nonkurikulum," jelas Nadiem.

Ketiga, bahan belajar dan model media pendidikan digital dengan anggaran Rp 74,02 miliar.

"Jadi kurikulum yang tadinya hanya offline bisa available juga dan lebih interaktif di online," ucap Nadiem. Keempat, penyediaan sarana pendidikan (peralatan TIK) dengan anggaran Rp 1,175 triliun.

Nadiem mengatakan, anggaran yang cukup besar ini untuk pengadaan unit laptop bagi guru dan siswa menghadapi uji asesmen kompetensi yang direncanakan Kemendikbud berlangsung tahun depan.

"Laptop-laptop untuk mengantisipasi asesmen kompetensi tahun depan dan juga untuk memberikan TIK yang layak bagi guru-guru dan anak-anak," kata dia.

3. Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak

Program selanjutnya yang menurut Nadiem masuk dalam prioritas ialah Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.

"Bisa dibilang, secara substantif merupakan program yang terpenting, karena tidak ada yang namanya peningkatan mutu tanpa adanya peningkatan mutu dari guru," jelas Nadiem.

Program ini terbagi atas empat poin, pertama ialah sertifikasi guru dan tenaga pendidikan. Kedua, peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK.

Ketiga penjaminan mutu, advokasi daerah dan sekolah. Keempat ialah pembinaan peserta didik.

"Guru penggerak ini adalah metode identifikasi guru-guru baru, yang akan memastikan bukan hanya guru itu kompeten, tetapi punya kemampuan untuk mementor guru-guru lain. Dan dia punya jiwa kepemimpinan," papar Nadiem.

Guru penggerak itu, lanjut dia, adalah calon-calon pemimpin dan kepala sekolah masa depan.

4. Peningkatan kualitas kurikulum dan Asesmen

Kompetensi Minimum Pada 2021, Nadiem resmi mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter.

"Kita akan pindah tahun depan ke asesmen kompetensi dan survei karakter," papar Nadiem.

Asesmen Kompetensi Minimum, kata Nadiem, akan berfokus pada cara mengukur kompetensi dengan standar yang lebih global, dengan standar yang bukan bergabung pada materi informasi, tetapi pada kemampuan bernalar, baik di numerasi, literasi, ditambah juga dengan nilai-nilai Pancasila.

Sehingga, lanjut dia, siswa memiliki kemerdekaan dari diskriminasi yang selama ini banyak terjadi, bahwa yang mampu bimbel yang dapat angka baik.

"Ini memerdekakan anak kita dari status ekonomi apapun. Ini bukan lagi masalah menguasai materi namun mengenai kemampuan mengolah informasi dan bernalar kritis," jelas Nadiem.

Kemendikbud menganggarkan program kurikulum dan asesmen kompetensi minimum sebesar Rp 1,48 triliun.

5. Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Kemendikbud selanjutnya juga akan memfasilitasi "pernikahan massal" antara unit pendidikan vokasi dengan industri.

Nadiem menerangkan yang menjadi fokus utama adalah peningkatan SDM, setelah itu barulah sarana dan prasarana yang memadai.

"Karena mesin-mesin hebat yang tidak bisa dioperasionalkan, itu akan mubazir. Bahwa anggaran kita belum terserap dengan baik karena belum ada pelatihan terhadap penggunaan prasarana yang lebih baik," kata dia.

Sehingga, ini merupakan bentuk kemerdekaan bagi SMK dan politeknik untuk membawa pakar-pakar, pelatih dan guru-guru terbaik dari lingkungan industri.

Alokasi program revitalisasi pendidikan vokasi sebesar Rp 5,20 triliun.

6. Program Kampus Merdeka

Untuk program Kampus Merdeka, Kemendikbud menganggarkan dana Rp 4,42 triliun yang akan membantu transformasi perguruan tinggi menjadi universitas yang lebih otonom dan akuntabel.

Nadiem juga mengatakan, universitas diberikan kemerdekaan untuk menentukan takdir mereka sendiri-sendiri, untuk bisa menentukan spesialisasi mereka sendiri-sendiri.

Termasuk meningkatkan SDM pendidikan tinggi dan membantu perguruan tinggi mendapatkan akreditasi tingkat internasional dan berkompetisi di panggung dunia.

"Kita membantu sekolah-sekolah yang tak ada biaya akreditasi internasional, kita dukung," jelasnya.

Program besar lainnya di kampus merdeka adalah mahasiswa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri dan pengalaman di luar kampus.

"Satu semester bahkan dua semester di luar kampus, di kampus lainnya, mengajar di sekolah, proyek sosial di desa, magang diperusahaan, mengambil kursus sertifikasi, semuanya mendapatkan full SKS," jelas Nadiem.

7. Pemajuan Budaya dan Bahasa

Program Pemajuan Budaya dan Bahasa mendapatkan anggaran sebesar Rp 622,6 miliar.

Terdiri dari peningkatan SDM dan lembaga kebudayaan, acara kebudayaan dan program publik, penguatan desa dan fasilitasi bidang kebudayaan, pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, layanan kepercayaan dan masyarakat adat, gerakan literasi nasional dan penerjemah, serta uji kemahiran Bahasa Indonesia.***

X
X