Aksi berbalas cuitan dua tokoh di media sosial jadi sorotan publik.

Yah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saling berbalas cuitan.

Masalah yang keduanya bahas masih seputar Imam Besar FPI, Habib Rizieq dan kasusnya, yakni soal pelanggaran protokol kesehatan.

Namun, setelah ada pernyataan Ridwan Kamil soal Mahfud MD, hanya dalam hitungan jam, sang gubernur menyatakan permohonan maaf pada Mahfud MD.

Saling balas cuit ini dimulai, saat Gubernu Jawa Barat, Ridwan Kamil yang secara tegas mengeluarkan opininya mengenai duduk masalah yang sedang dihadapi saat ini.

Ridwan Kamil diperiksa kepolisian Polda Jabara dalam kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung, Bogor, langsung memberikan pernyataan di depan media.

Sang gubernur menyebut, berbagai kasus kerumunan Rizieq dipicu oleh pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.

Siap pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan. https://t.co/jne5l8Bthg— ridwan kamil (@ridwankamil) December 16, 2020

"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," tutur Ridwan Kamil di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Rabu 16 Desember 2020.

Emil menilai pernyataan Mahfud itu membuat masyarakat menilai ada diskresi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional di DKI Jakarta.

Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi langsung Mahfud MD Lewat akun Twitter milik pribadinya @mohmahfudmd, seperti Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @mohmahfudmd Pada Rabu 16 Desember 2020.

"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang," cuit Mahfud mengomentari berita pernyataan Ridwan Kamil, Rabu 16 Desember 2020.

Perdebatan tak berhenti di situ. Kang Emil membalas cuitan Mahfud MD Lewat akun Twitter milik pribadinya @ridwankamil.

"Siap, Pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali," ujar Emil di Twitter, Rabu 16 Desember 2020.

"Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," ucap selanjutnya.

Gubernur Jawa Barat itu mempertanyakan alasan polisi hanya memeriksa kepala daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat juga punya andil dalam memberi diskresi kerumunan di Bandara Soetta.

Jauh sebelim "kisruh" ini, berawal dari rencana kepulangan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab ke Indonesia, Mahfud pernah berbicara soal kepulangan HRS.

Tak hanya itu, Mahfud MD pun berbicara soal penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta.

"Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kalau pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak," tutur Mahfud kepada wartawan pada Senin, Desember 2020

Atas stetmen itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beropini jika pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Poilhukam) Mahfud MD, tersebut menimbulkan multitafsir.

Menurut Ridwan Kamil, pernyataan Mahfud MD ditafsirkan massa pendukung Habib Rizieq, seolah-olah ada instruksi.

Hal tersebut, disampaikan terkait kasus kerumunan massa di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, sepulangnya Habib Rizieq dari Arab Saudi beberapa waktu lalu.

Ridwan Kamil

"Yang pertama, semua kekisruhan yang terjadi berlarut-larut ini adanya statment Pak Mahfud MD yang menyatakan penjemputan HRS itu diijinkan."

"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh."

"Maka terjadi kerumunan yang luar biasa, dan seolah-olah ini ada diskresi dari Pak Mahfud terhadap PSBB di Jakarta dan PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya," kata Ridwan saat konferensi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Jawa Barat dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel pada Rabu, 16 Desember 2020.***