Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

KPK Bongkar Jaringan Vendor Bansos Mensos non-Aktif Juliari

Friday, December 18, 2020 | 00:07 WIB Last Updated 2020-12-17T17:07:00Z

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memeriksa vendor atau perusahaan yang menyalurkan bantuan sosial (Bansos) terkait kasus dugaan suap Bansos Menteri Sosial (Mensos) non-aktif, Juliari Peter Batubara.

Juliari

Penelusuran masih difokuskan pada jaringan vendor Bansos yang ada di wilayah Jabodetabek yang menjerat menjerat Juliari.

Hal ini akan menjadikan jalan panjang dan menggurita dalam melengkapi dan mendalami kasus dugaan suap terhadap Mensos non-Aktif Juliari dengan temuan sementara ada 272 kontrak.

"Pemeriksaan pengembangan pihak-pihak lain dipastikan juga akan dilakukan mengingat dalam kegiatan tersebut ada 272 kontrak dari anggaran sekitar Rp5,9 triliun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com yang dilansir pmjnews.com, Kamis, 17 Desember 2020.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa tim penyidik masih mendalami vendor atau perusahaan-perusahaan yang menyalurkan sembako itu dari pemerintah kepada masyarakat.

Dimana, KPK mempertanyakan kelayakan perusahaan-perusahaan yang dipilih oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadi vendor dalam pengadaan sembako itu.

"Kita lihat juga, siapa saja sih yang menjadi vendor-vendor yang menyalurkan sembako. Apakah mereka itu layak. Artinya itu, memang usahanya itu. Dia punya usaha pengadaan sembako, atau tiba2 perusahaan yg baru didirikan kemudian dapat pekerjaan itu," ucap Alex.

"Tapi kemudian dia men-subkan ke pihak lain dan kemudian dia hanya mendapatkan fee, nah itu kan harus kita dalami," sambung Alex.

Hingga saat ini, KPK mencatat ada 272 kontrak terkait kasus mengadaan bansos covid-19 yang sedang didalami KPK.

Dimana, KPK masih menyelidiki, bagaimana proses pemilihan vendor menjadi menyalur bansos tersebut dan berapa nilai sembako yang sampai ke masyarakat. **

×
Berita Terbaru Update
CLOSE
CLOSE