Dadang Hermawan S.pd, boleh dikata sebagai tokoh pendidikan Karawang. Mengingat, kinerjanya selama 41 tahun berstatus PNS, sudah nyaris "Masagi". Pensiun 12 hari yang lalu sebagai Koorwilcambidik Kecamatan Jayakerta, Mantan Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) Karawang ini, berkarir dengan tertib hirarki, mulai Guru PNS ditahun 1980, Kepala SD, Pengawas hingga Koorwil di Kecamatan Cilebar dan Jayakerta dengan status Golongan akhir 4C. Menanggalkan semua masa kerjanya, Mantan Ketua PGRI Kecamatan Tempuran ini, harus pensiun ditengah masa pandemi Covid-19, dimana kompleksitas pendidikan kedepan, akan semakin berat tantangannya. 

Ditemui redaksi pelitakarawang.com Senin (14/12) di kediamannya di Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran, Dadang mengatakan, tantangan pendidikan di masa mendatang akan semakin berat, dimana sistem dan teknologi akan semakin jadi prioritas kebijakan pemerintah, namun disisi lain SDM dan kekurangan formasinya, masih belum sebanding dengan apa yang di suguhkan. "Saya mengalami masa 8 kali kepala Dinas pendidikan, semakin kesini memang, tantangan pendidikan kita semakin berat dan komplek, " Katanya. 

Ditengah pandemi, sambung Dadang, jangankan orangtua, guru juga mayoritas tidak siap menghadapinya. Semua program pendidikan, memang berjalan, tapi bergerak lambat karena adanya pembatasan, bahkan tak sedikit kegiatan pendidikan yang terpending. Itu, jadi pemandangan sebelum ia masuk pensiun ditahun 2020 ini. Kemudian, guru-guru yang statusnya masih honor, kesejahteraannya semakin kurang, ditengah belum adanya pengangkatan baik CPNS maupun P3K, sementara mereka harus terus berjibaku memainkan peran sistem pembelajaran virtual Daring maupun Luring betapapun masih ada diantaranya yang hanya menerima honor Rp200 ribuan perbulan.
Kondisi ini, yang mesti menjadi perhatian, karena memang jumlah honorer lebih banyak dari PNS sampai saat ini. "Kita dipaksa menguasai teknologi ditengah pandemi, tapi SDM dan formasi guru di kita masih belum siap dengan semuanya. Apalagi yang honorer dan belum terjamin kesejahteraannya, " Katanya.

Lebih jauh ia menambahkan, pengawas sebut Dadang, kedepan akan semakin banyak ditinggalkan pensiun. Jika di Karawang ada 900 lebih SD Negeri dan Swasta, idealnya hadir pengawas minimal 90 orang. Namun, kenyataannya saat ini pengawas masih di angka 60 an, sehingga nampak jomplang jika ingin memenuhi standar minimal dan kualitas pendidikan, walaupun sebut Dadang, sisi kesejahteraan mereka sangat diperhatikam pemerintah daerah lewat pengadaan TPP setahun terakhir ini dari hasil perjuangannya dulu ketika di KKPS. " Sekarang itu mulai darurat pengawas, bahkan ada satu dua Koorwil juga kedepan kosong pengawas. Entah 
apakah terbentur anggaran atau waktu, rekruitmennya masih belum realisasi. Padahal, ini penting untuk memenuhi standar pelayanan pendidikan," Katanya.

Dadang Herma

Dadang yang semat lolos sebagai Asesor Nasional ini menambahkan, akreditasi dewasa ini pada lembaga pendidikan, sudah beda isu, beda cara bahkan sistem visitasi via virtual. Bagi yang kurang pendalaman teknologi, jelas akan belepotan. Maka dari itu, seangkatannya, harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Semoga, harapnya, kedepan pendidikan terus maju, penguasaan teknologi juga semakin berkembang. "Setelah pensiun, saya lebih fokus jadi petani, pedagang dan mengurusi organisasi sosial, bahkan baru 12 hari ini terpilih jadi Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kecamatan Tempuran.Tapi, jika guru saya tetap tidak bisa hilang untuk pendidikan, " Tandasnya. (Rd)