Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil memastikan tidak ada kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota di Jabar yang menolak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Kalau pun ada yang menolak, dia bakal memberi teguran.

Ridwan Kamil

"Sejauh ini Jabar tidak ada penolakan, dan saya pasti tegur kalau ada yang menolak karena ini untuk kepentingan bersama juga kecuali alasan-alasannya sifatnya memang sangat insidentil dan emergency," kata dia dalam keterangannya dalam diskusi MNC Trijaya, Sabtu (9/1).

Sejauh ini, Emil mengatakan, komunikasi dengan kepala daerah di Jabar terjalin dengan baik. Diketahui, terdapat 20 wilayah di Jabar yang bakal menerapkan PPKM. Penerapan pembatasan tersebut bakal dimulai dalam rentang tanggal 11 hingga 25 Januari.

"Karena komunikasi baik maka boleh dimonitor lah 12 bulan kami di Jabar nggak pernah dengar ada kepala daerah beda dan protes ke gubernur. Gubernur Jabar mah bageur," ucap dia.

"Nggak pakai gaya perintah, sama-sama kepala daerah, beda kewenangan saja, saya tidak pernah merasa menjadi atasan tapi sebagai mitra. Itulah yang membuat Jabar relatif kondusif dari sisi kekompakan sosial politik," pungkas dia.

Adapun 20 daerah yang bakal menerapkan PPKM antara lain Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Kabupaten Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cimahi.***Kumparan