Notification

×

Iklan


Iklan

Breaking News : Bakal Panas , BTN dan Dinas Sosial "Persulit" Distribusi KKS, TKSK Karawang Murka !

Wednesday, February 17, 2021 | 07:57 WIB Last Updated 2021-02-17T00:57:38Z
Bagi KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang biasa gesek dengan Kartu BNI, kini di "migrasi" kan semua ke Bank BTN. Namun, bukannya lebih memudahkan akses bagi penerima kartu yang ada kesalahan (Nama, NIK, Nama Ibu Kandung, dll), pihak bank BTN justru menahan distribusinya dengan dalih harus melampirkan surat keterangan (Silet) dari Disdukcatpil, disisi lain, Dinas yang urusi kependudukan itu, sudah tidak lagi menerbitkan Suket sejak 2019 lalu. Parahnya, wajib suket ini juga malah jadi refrensi BTN berdasarkan surat Dinas Sosial tentang kesepakatan persyaratan penerima KKS antara Dinsos dengan BTN Karawang yang terbit 11 Februari baru-baru ini. Dimana poin 5 dan 8 berisi, jika KPM KTPnya hilang, dan atau ada data berbeda (NIK, Nama, tanggal lahir dan lainnya_red), maka harus melampirkan Suket Disdukcatpil.

"Jadwal Pendistribusian Kartu KKS BTN yang Migrasi dari BNI sudah salur sepekan ini, tanyak KPM Program sembako atau BPNT yang tidak bisa mengambil Kartu KKS BTN pengganti Kartu KKS BNI, dikarenakan ada kesalahan atau perbedaan data (Nama, NIK dan tanggal lahir), Padahal pihak pendamping program sudah memberitahukan kepada petugas Bank BTN perihal aturan dalam Pedoman umum Program Sembako atau BPNT bisa diberikan dengan dilampirkan SKD dari Kepala Desa, tapi mereka berkilah bahwa itu tidak bisa dan "keukeuh" harus memakai Suket dari Catpil, sedangkan info yang didapat Catpil sudah tidak mengeluarkan lagi suket," Keluh Ketua Forum TKSK Karawang, Leo Fitriana kepada pelitakarawang.com, Rabu (17/2).

Surat Kesepakatan Dinsos - BTN yang Wajibkan Suket Bagi KKS Tidak Kesesuaian Data dianggap Kontroversi dan Persulit Distribusi KKS di Karawang

Kebijakan yang diambil pihak BTN ini sambung Leo, infonya diambil berdasarkan surat kesepakatan (Dinsos-BTN), bukan berdasarkan aturan di Pedoman Umum program sembako atau BPNT Nomor 1 Tahun 2020. Padahal, jelas-jelas di pedoman umum poin 4 itu, adalah dokumen pendukung yang perlu dibawa KPM saat distribusi KKS yaitu dokumen identitas diri seperti KTP, KK, Suket dan atau dokumen lain yang menunjukan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan, bahkan ditegaskan di pom 8, jika ada ketidak sesuaian data antara identitas diri dengan KKS, maka Bank penyalur harus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mencocokan data adminsitrasi kependudukan di wilayahnya. "Ingat Bung, BTN harus sesuai dengan Pedoman Umum, artinya jika ada ketidaksesuaian data, KKS tetap bisa di berikan dengan Surat Keterangan Desa (SKD) bukan suket yang sudah tidak diterbitkan lagi Disdukcatpil, " Ungkapnya.

Lebih jauh Leo menambahkan, saat banyak KPM menunggui hak kartu KKS nya berjam-jam, kemudian BTN justru menahannya karena alasaan wajib "Suket", ini yang membuatnya geram, bahkan pihaknya sudah telepon langsung ke Petugas Bank BTN yanv sedang mendistribusikan KKS di Kecamatan Pangkalan guna memberikan masukan dan solusinya, tapi justru mereka berkilah bahwa itu kebijakan Pimpinan. "Atas kondisi ini, saya kontak langsung orang BTN, tapi apa jawaban mereka, konon ini kebijakan pimpinan, "tandasnya geram.

Sementara itu, petugas Bank BTN yang dikonfirmasi pelitakarawang, Roni belum memberikan balasannya sampai berita ini di tulis. (Rd)
X
X