Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) memperbanyak program padat karya untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2021, Kamis (11/02) di Istana Negara, Jakarta.
 |
| Foto : Proyek Pasar Karya |
“(Perbanyak) program padat karya agar ini bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat,” pesan Presiden.
Kepala Negara menambahkan, belanja pemerintah baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah dengan APBD menjadi satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat sekarang ini.
“Masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya,” tuturnya.
Presiden menilai, banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota melalui program padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan kampung, perbaikan saluran air di pembersihan saluran air di kota, perbaikan puskesmas, perbaikan posyandu, hingga perbaikan sekolah.
“Saya kira banyak sekali, sehingga tercipta lapangan kerja dan kita bayar gajinya, mereka akan meningkatkan konsumsi, sehingga meningkatkan daya beli, demand di ekonomi kita,” ujarnya lagi.
 |
| Foto : Proyek Padat Karya |
Pengerjaan yang dilakukan dengan program padat karya tersebut tidak hanya dapat memperbaiki infrastruktur pelayanan masyarakat tetapi juga memberikan penghasilan pada masyarakat. Presiden pun menambahkan, pemerintah pusat juga melakukan program padat karya secara besar-besaran di semua kementerian yang ada.
“Semua kita geser ke padat karya. Kita harus bergotong-royong (sehingga) semua warga yang sedang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan, golnya ke sana,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Kepala Negara juga meminta pemda untuk terus melanjutkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
“Tetap lanjutkan terus pemberian bantuan sosial, terutama sembako kepada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari program padat karya,” pungkas Presiden. ***nr/mr/hpy.
