Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan guru honorer juga mendapatkan vaksin demi menghindari terjadinya pembedaan status dalam dunia tenaga kependidikan. 

Mengingat, 5 juta tenaga pendidik baik guru maupun dosen mendapatkan prioritas vaksinasi pada tahap kedua.

“Jangan sampai terjadi pembedaan status. Karena, semua sama-sama langsung bertatap muka dengan masyarakat. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) harus akurat, jangan sampai ada yang tidak mendapatkan karena permasalahan administrasi,” ujar Hetifah.

 

Foto Ilustrasi : HONORER

Ia mengharapkan, dengan mulai berjalannya vaksinasi maka belajar tatap muka bisa segera kembali berjalan secara normal. Karena, ungkap Hetifah, pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung selama setahun ini akibat dampak dari pandemi Covid-19 menimbulkan banyaknya kesenjangan. 

 

Namun demikian, Hetifah mengingatkan kepada segenap guru, dosen dan tenaga kependidikan tetap menjalankan protokol kesehatan meski sudah mulai mendapatkan vaksin. Seperti, tuturnya, melalui sistem shift, jaga jarak meja, dan wajib untuk menggunakan masker bagi masyarakat luas. 

 

Hetifah juga berharap, kepada segenap orangtua dan institusi pendidikan terus dapat berkolaborasi dalam mempersiapkan penerapan protokol kesehatan dalam beberapa bulan kedepan. Terakhir, ia menekankan seluruh stakeholder dapat terus memantau perkembangan untuk memutuskan langkah terbaik. 

 

"Komisi X DPR RI mengingatkan kepada seluruh jajaran stakeholder untuk dapat terus melihat perkembangan. Kita lihat beberapa bulan kedepan, bagaimana efektivitas vaksin ini dalam menghambat penyebaran virus. Semoga semua berjalan lancar.” pungkasnya.

 

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan sebanyak 5 juta tenaga pendidik baik guru maupun dosen mendapatkan prioritas vaksinasi dalam tahap kedua. Vaksinasi tersebut dimulai pada Rabu (24/2/2021) di SMAN 70 Jakarta, dan diharapkan akan rampung pada Juni 2021. Harapannya, pada bulan Juli 2021 kegiatan belajar mengajar tatap muka sudah dapat berlangsung.


Kemudian Syaiful Huda meminta agar program vaksinasi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan segera tuntas sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Hal ini jadi sorotan karena pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif pola belajar selama pandemi Covid-19 banyak dikeluhkan siswa, guru, maupun orang tua siswa.

 

“Kami menilai target Presiden Jokowi untuk membuka sekolah dan mengadakan pembelajaran tatap muka Juli mendatang harus didukung. Dengan demikian ancaman 'loss learning' bagi anak-anak kita bisa diminimalkan,” terang Syaiful.

 

Ia mengatakan ada kendala yang ditemukan selama pembelajaran jarak jauh seperti tidak meratanya sebaran infrastruktur teknologi. Akibatnya, banyak peserta didik maupun tenaga pendidik tidak mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif. Ia pun mengakui pembelajaran tatap muka masih merupakan metode pengajaran terbaik di Indonesia.

 

Lebih lanjut, dimulainya proses vaksinasi kepada lima juta tenaga pendidik ini patut diapresiasi. Menurut legislator dapil Jawa Barat VII tersebut, hal ini menjadi langkah awal untuk memastikan keamanan proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah nanti.

 

“Dengan vaksinasi para guru maka mereka mempunyai imunitas untuk meminimalkan penularan COVID-19 kepada anak didik mereka. Dengan demikian saat ini tinggal mengatur bagaimana protokol kesehatan bagi anak didik agar proses belajar mengajar bisa berlangsung aman,” kata Huda.

 

Ke depannya, setelah proses vaksinasi berjalan, dirinya berharap sekolah harus bisa mengatur jam sekolah dalam sistem rotasi sehingga tidak terjadi kerumunan. Bahkan, jika perlu untuk tahap awal sekolah tidak menerapkan jam pelajaran secara penuh, tetapi bertahap dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekitar..**ts