Program infrastruktur kerakyatan lewat skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Begitulah program kerja yang digadang-gadang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19. 

Skema tersebut sukses dijalankan pada 2020 lalu. Kini di Tahun Anggaran (TA) 2021 ini Kementerian PUPR terus melanjutkannya. Tidak tanggung-tanggung,  kementerian yang dipimpin Menteri Basuki Hadimoeljono ini mengalokasikan dana PKT hingga Rp23,24 triliun.

Besaran anggaran tersebut merupakan hasil dari refocusing anggaran dari semula Rp12,18 triliun yang ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206. Refocusing ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19.

Program infrastruktur kerakyatan lewat skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Begitulah program kerja yang digadang-gadang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19. 

Skema tersebut sukses dijalankan pada 2020 lalu. Kini di Tahun Anggaran (TA) 2021 ini Kementerian PUPR terus melanjutkannya. Tidak tanggung-tanggung,  kementerian yang dipimpin Menteri Basuki Hadimoeljono ini mengalokasikan dana PKT hingga Rp23,24 triliun.

Besaran anggaran tersebut merupakan hasil dari refocusing anggaran dari semula Rp12,18 triliun yang ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206. Refocusing ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19.