Awas, Joki Perangkat Desa Baru Tak Penuhi Syarat Berpeluang Terjadi

UU Desa yang terbit sejak 2014, mengamanahkan batas usia maksimal menjadi perangkat desa 42 tahun berikut strata pendidikannya minimal SMA/Sederajat. Namun, indikator politik paska Pilkades dan serapan kesediaan menjadi perangkat desa dari warga, acapkali membuat para kades terpilih, di jejali beragam pertimbangan dilema, bahkan berpeluang terjadinya "Perjokian" syarat, seperti Ijasah maupun KTP orang lain demi memenuhi syarat. 

"Soal Ajuan perangkat desa baru yang mungkin di ganti kades baru, silahkan di ajukan setelah mendapat SK dan pelantikan. Kita harap, semua Kades terpilih tetap patuh amanah di UU Desa dan Permendagri soal syarat bongkar pasang pegawai desa, " Kata Kasie Pemerintahan Kecamatan Tempuran.

Para Kades Terpilih Saat di Kumpulkan di Kantor Camat Lemahabang

Sebelumnya, PLT Camat Lemahabang Arta mengatakan, setiap kades terpilih memang memiliki hak preogratif, tapi sudut pandang preogratif yang di maksud adalah yang sesuai aturan yang berlaku, kalau tidak berarti pelanggaran. Begitupun dalam penempatan perangkat desa, semuanya harus memenuhi syarat seperti yang di amanahkan UU Desa dan Permendagri, baik batasan usia maksimal 42 tahun maupun latar belakang pendidikannya yang harus SMA/sederajat, dari mulai Kadus, Kaur/Kasie, Bendahara Desa hingga Sekdes. Jika ada yang mengundurkan diri dan atau di berhentikan dengan alasan yang dibenarkan kemudian mengangkat pegawai baru, itu akan di verifikasi berkasnya oleh Muspika Kecamatan. Jangan sampai, sebutnya ada syarat yang di langgar, maupun perjokian (Meminjam Syarat_red) sementara yang bekerja adalah orang lain. "Preogratif harus sesuai aturan, jika tidak, itu namanya pelanggaran, " Ungkapnya..(rd)

Post a comment

Berita Sebelumnya Berita Selanjutnya
×
Berita Terbaru Update
X
X