Kemen PPPA Siap Tindaklanjuti Pelaksanaan Perpres KLA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan menindaklanjuti atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni menjelaskan, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan melakukan serangkaian advokasi dan sosialisasi Perpres tersebut ke daerah dalam rangka menguatkan kapasitas Pemerintah Daerah di 34 Provinsi dalam memahami indikator-indikator KLA, dan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah di 514 Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan KLA, dimana pelaksanaanya sampai tingkat Kecamatan serta Desa/Kelurahan. 

"Kami juga akan menyusun Peraturan Menteri PPPA tentang KLA sebagai turunan dari Perpres KLA secara spesifik mengenai Penyelenggaraan KLA. Dalam Permen tersebut akan mengakomodasi sembilan peraturan menteri sebelumnya yang mengatur tentang KLA. Kami juga akan melengkapi dengan petunjuk teknis(juknis) pengaturan lebih lanjut secara rinci hingga mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan dapat ditindaklanjuti," jelas Erni sebagaimana dikutip infopublik.id dari laman www.kemenpppa.go.id, Jumat (30/4/2021).

Perpres Kebijakan KLA ini, lanjut dia, akan menjadi payung sekaligus dasar, serta jaminan pemenuhan hak anak di semua tingkat mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, sampai pada keluarga. Perpres ini terdiri atas dokumen nasional kebijakan KLA serta rencana aksi nasional (RAN) penyelenggaraan KLA, dan dokumen nasional kebijakan KLA dijabarkan ke dalam RAN penyelenggaraan KLA. Rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode 2020-2024.

Erni menambahkan, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak bertanggung jawab, memiliki peran, dan kontribusi signifikan dalam penerapan RAN Penyelenggaraan KLA. RAN Penyelenggaraan KLA tersebut memuat rencana aksi dan target setiap tahun di setiap indikator KLA. 

"Terdapat empat Klaster yang menjadi tanggung jawab kedeputian kami yaitu; Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; serta Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Sementara Deputi Perlindungan Khusus Anak (PKA) bertanggungjawab atas klaster yang mengakomodir 15 Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus," katanya.

Menurut Erni, keberhasilan implementasi Perpres KLA ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait dari empat pilar pembangunan yaitu Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha serta Media.

"Untuk itu, kami mohon dukungan dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi 84,4 juta anak Indonesia," tambah Erni. 

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kebijakan KLA dirancang untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam upaya mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045.***ts

0 Komentar

X
X