Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Dishub Kabupaten Karawang, Ayeh Kosasih mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi prosedur dalam pengujian kendaraan bermotor. Hal tersebut dikemukakan Ayeh Kosasih di ruang kerjanya, Senin (5/4).

Kosasih menjelaskan, mekanisme kepengurusan PKB relatif mudah dan dapat dilakukan sendiri tanpa melalui calo. Warga cukup melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran, ambil nomor antrian, selanjutnya akan diproses pemberkasan, dan melakukan pembayaran di loket resmi. "Kami beri fasilitas kemudahan bagi warga yang ingin melakukan PKB. Jadi tak perlu melalui calo yang mengakibatkan biaya tinggi," ujar Ayeh Kosasih.

Ayeh Kosasih memaparkan,bentuk persyaratan perorangan buku uji KIR asli, fotocopy STNK dan Notice pajak, serta fotocopy KTP sesuai dengan nama yang tercantum di STNK. Sedangkan untuk perusahaan wajib menyertakan fotocopy SIUP, TDP dan NPWP perusahaan. Kalau semua persyaratan sudah lengkap tidak ada alasan bagi Dishub untuk mempersulit dalam administrasi pendaftaran.

Ayeh Kosasih juga mengingatkan kepada pemilik kendaraan, baik truk, angkutan umum, pick up untuk dilakukan PKB. Hal ini untuk memastikan layak tidaknya kendaraan tersebut dijalankan agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan bersama saat berkendara.

"PKB ini untuk memberikan jaminan keselamatan berkendara,
mendukung kelestarian lingkungan dari pencemaran udara, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang aman dan nyaman.

Ia menambahkan, mekanisme kendaraan yang wajib uji setiap 6 bulan. Pengujian terkait kondisi ban, rem, lampu dan mesin. Jika lolos pengujian, maka Dishub akan memberikan surat tanda lulus kelayakan, setelah itu kendaraan tersebut ditempel stiker yang baru, stiker lama dibuang.

"Saat uji kir kendaraan harus dibawa. Jadi tak bisa hanya membawa stnk dan buku kir nya saja. Kendaraan harus tetap dibawa untuk mendeteksi secara menyeluruh layak tidaknya kendaraan tersebut dijalankan," tuturnya.

Ayeh Kosasih juga berpesan kepada masyarakat yang akan melakukan PKB wajib protokol kesehatan agar tidak menimbulkan penyebaran covid 19 yang masih cukup rawan di Karawang.***rls