Sssst,, Operasional ADD Turun Sekitar Rp40 Jutaan Setiap Desa

Meskipun honorarium dari Penghasilan Tetap (Siltap) ADD perangkat desa, BPD, LPM hingga PKK tidak berubah, namun ditahun 2021 ini, anggaran operasional setiap desa di pastikan turun sekitar Rp40 jutaan. Kondisi ini membuat operasional instrumen pemerintahan desa terpaksa di pangkas, mulai dari perangkat desa, BPD hingga PKK dan LPM.

Ilustrasi

"Iya setelah lihat pagu, banyak pertentangan, termasuk dari Forum Asosiasi BPD Nasional (ABPednas) Karawang, karena biasanya BPD dapat Rp12 jutaan untuk operasional per desa, kini di pangkas tinggal hanya Rp3 jutaan saja dari ADD, begitu juga perangkat desa dan lainnya. Alasannya sih ya mungkin keuangan Pemda sedang seret saat Covid-19 tahun kemarin, dan ataukah di distribusikan pada triwulan berikutnya, Wallahu' alam, " Ungkap Kasie Pemerintahan Kecamatan Tempuran, H Encep Komarudin kepada pelitakarawang, Selasa (13/4).

Jika di kolektifkan memang, sebut Encep dari sekitar Rp50 jutaan operasional setiap tahun, kini hanya akan turun Rp13 jutaan setelah melihat pagu yang ada, artinya setiap desa terpangkas sekitar Rp40 jutaan. "Sekarang izin Prinsip gelombang pertama kabarnya sudah keluar dari DPMD - DPKAD sejak Jumat (9/4) untuk ADD, mudah-mudahan Minggu ini sudah bisa di cairkan, " Pungkasnya. (Rd)

Post a comment

Berita Sebelumnya Berita Selanjutnya
×
Berita Terbaru Update
X
X