Bongkar Pasang Perangkat Desa Jadi Resiko Politik, Apdesi: Netralitas Sebelum Pilkades Harus di Jaga !


Dilema pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kades baru, di himpit beragam aturan termasuk desakan dan peringatan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) soal regulasi. Namun, netralitas para perangkat saat sebelum dan saat Pilkades adalah konsekuensi sosial jika kades-kades incumben tumbang dan tidak lagi mengangkat perangkat lama. 



Sekretaris Apdesi Karawang Alex Sukardi mengatakan, ketika pemilihan kades mau digelar harusnya sejak awal PPDI ultimatum larang perangkat berpolitik praktis dalam.pilkades, ikuti alur UU 6 Tahun 2014 dimana netralitas perangkat benar-benar dijaga, tapi sebut Alex, kenyataannya banyak netralitas perangkat desa yang tidak di jaga. Malahan justru jadi garda terdepan memperjuangkan tuannya (incumben). Tak heran, begitu incumben yang dibelanya kalah, maka difahami jika tidak dipake lagi oleh Kades baru. "Seharusnya larangan netralitas itu di gemborkan sebelum Pilkades, tapi kenyataannya memang rata-rata netralitas perangkat desa sendiri gak di jaga karena memperjuangkan incumben, maka ketika kades yang baru yang menang, mereka (perangkat_red) tidak di pake lagi, " ujarnya.

Sementara sambung Alex, hasil Pilkades dengan incumben yang memang, tidak ada permasalahan urusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, seperti misalnya di Desa Telukambulu. "Kalau incumben yang menang, toh gak ada permasalahan bongkar pasang pegawai Desa, " Ujarnya. (Rd)

Post a comment

Berita Sebelumnya Berita Selanjutnya
×
Berita Terbaru Update
X
X