Pemerintah telah menerapkan langkah luar biasa (extra ordinary) dalam mengatur anggaran APBN 2020. Mengingat, kondisi kala itu, banyak wilayah di tanah air yang terkena dampak negatif wabah global COVID-19 di berbagai aspek.
 |
| Presiden Jokowi |
Alhasil, banyak program-program yang tepat sasaran kepada target masyarakat yang terdampak COVID-19. Dengan begitu, masyarakat meerasakan terbantu melalui berbagai program yang diberikan kepada pemerintah beberapa waktu lalu.
"Kita sudah melakukan langkah-langkah extra ordinary termasuk dengan perubahan APBN kita. Kita telah refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang kepemerintahan," ujar Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Penyampaian LHP LKPP IHPS II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020, Jumat (25/6/2021).
Perubahan kebijakan yang luar biasa di atas, lanjut Presiden, disebabkan oleh belanja sektor kesehatan yang diprioritaskan. Supaya, penanganan wabah global COVID-19 dapat segera diatasi secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan di tanah air.
Menurut dia, kebijakan di atas, dilakukan oleh semua lembaga pemerintahan dari mulai pusat hingga daerah. Sehingga, masyarakat dapat terbantu sepenuhnya melalui kebijakan atau program yang diberikan oleh pemerintah.
Dengan begitu, akan tercipta rasa kebersamaan yang harus ditumbuhkan dimiliki oleh setiap individu. Dari mulai pemerintah hingga masyarakat akan terjalin rasa kebersamaan dalam menghadapi ancaman pandemi yang merebak virus berbahaya COVID-19.
"Mendorong sharing fair untuk menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan yang menanggung beban bersama," kata dia.
Langkah kebijakan luar biasa yang dilakukan tersebut, juga berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian dalam negeri ketika menghadapi dampak negatif pandemi. Mengingat, tekanan dari pandemi sempat membuat perekonomian Indonesia terjun bebas ke minus 5,2 persen tahun lalu.
Saat ini, pertumbuhan perekonomian dalam negeri merangkak naik menjadi lebih. Tercatat, kuartal I 2021 perekonomian dalam negeri terus tumbuh hingga mencapai sekitar minus 0,74 persen.
Indikasi kebijakan pemerintah tepat sasaran dapat diukur melalui pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat oleh pemerintah. Selama lima tahun berturut-turut pemerintah menerima predikat tersebut dari lembaga terkait.
"Alhamdulillah predikat WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat ini," pungkasnya.**(ts)
