Masyarakat Dihimbau Tidak Terprovokasi Video Kekerasan Oknum TNI AU

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding mengimbau masyarakat tidak membuat pernyataan provokatif terkait penganiayaan seorang warga di Merauke, Papua, oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara.

Foto ilustrasi

Menurutnya, kasus penganiayaan di Merauke itu rawan jadi alat provokasi dengan mengangkat isu etnis.

Karding berharap masyarakat tidak terpancing dengan narasi yang diciptakan untuk membuat suasana semakin panas. Ditegaskannya, kejadian tersebut jangan sampai menimbulkan masalah lain, apalagi sampai melebar ke isu suku, agama, ras dan antargolongan.

“Meminta semua pihak terutama provokasi-provokasi di media, harus kita atasi segera bagaimana caranya. Jangan sampai ini menjadi isu seperti kasus di Amerika, antara kelompok hitam dan putih. Jangan sampai narasinya dibawa ke sana, kita harus cegah," kata Karding, Kamis (29/7/2021).

Ke depan, Karding berharap Polri, TNI, Satpol PP atau organisasi lainnya yang sering bersentuhan dengan masyarakat bisa mendisiplinkan anggotanya, sehingga sikap saat bertemu masyarakat bisa lebih baik. Selain itu, Karding menilai harus segera ada komunikasi dan koordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat.

“Pemerintah daerah dan analisis oleh intelijen misalnya sejauh apa potensi isu ini akan berpengaruh terhadap keamanan kita," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi mengajak semua untuk mempercayakan penanganan kasus itu ke TNI dengan penyidikan, penegakan disiplin internal militer hingga hukuman bagi pelaku. “Agar jelas disampaikan ke publik dan memenuhi rasa keadilan,” kata Bobby.

 

Bobby juga meminta semua pihak perlu menghentikan penyebaran video penganiayaan kepada seorang warga di Merauke. Sebab, sangat rentan disalahgunakan untuk propaganda hate speech. "Sangat rawan dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran HAM yang rentan di plintir baik domestik atau international melalui media sosial," katanya.

 

Di samping itu, politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selalu menegaskan untuk mengedepankan pendekatan humanis, bukan represif dalam semua pengerahan prajurit setiap operasinya.

 

“Pemerintah harus bergerak segera untuk meredam isu-isu yang bisa berkembang, optimalkan koordinasi dengan simpul-simpul intelijen sebagai deteksi dini, dan sinergi dengan tokoh lokal agar isu ini selesai dan menunggu proses hukum yang berjalan,” kata Bobby.

 

Sebelumnya, Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo meminta maaf atas kejadian penganiayaan oleh dua anggotanya terhadap seorang warga di Merauke, Senin (26/7/2021) lalu. Fadjar juga menyampaikan pelaku akan ditindak tegas.

 

“Saya selaku Kepala Staf TNI AU menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya di Merauke, terkhusus lagi pada korban dan keluarga. Mohon dibuka pintu maaf,” kata Fadjar melalui akun Twitter resmi TNI AU.

 

Sebagaimana diketahui, beredar video berdurasi 1 menit 20 detik di media sosial yang menunjukkan anggota Polisi Militer TNI AU bersepatu boots menginjak kepala seorang warga. Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menyebut insiden itu terjadi di salah satu warung makan di Merauke, Papua, pada Senin (26/7/2021).

 

Saat itu, terjadi keributan antara seorang warga yang diduga mabuk tersebut dan pemilik warung makan. “Insiden yang diawali oleh keributan seorang warga yang diduga mabuk dengan pemilik warung," kata Indan Gilang.

 

Indan menyebut saat itulah oknum POM AU datang ke lokasi dan berupaya melerai warga yang mabuk itu dengan pemilik warung. Saat proses penahanan warga yang mabuk itulah terjadi tindakan menginjak kepala yang dilakukan oleh salah satu oknum TNI AU tersebut. (ann/sf)

0 Komentar

X
X