Perusahaan Pembiayaan yang Pakai Debt Collector Melanggar Hukum Bakal Ditindak

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot menyatakan pihaknya akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang menggunakan penagih utang atau debt collector yang melakukan pelanggaran hukum.

"OJK akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. OJK telah memberi sanksi kepada sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, baik berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha," ujar Sekar dalam keterangan resminya, Kamis, 29 Juli 2021.

Sekar menekankan bahwa perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector wajib memastikan seluruh debt collector yang menjadi mitra perusahaan telah memiliki Sertifikat Profesi dan mengikuti peraturan perundang-undangan dalam proses penagihan kepada nasabah.

"Di sisi lain, debitur agar memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kewajiban dan menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala dalam pembayaran angsuran," paparnya.

Mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan.

Ia menjelaskan, 'penagihan' adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi.

Dalam proses penagihan, debt collector wajib membawa kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wanprestasi, serta salinan sertifikat jaminan fidusia.

"Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum dalam proses penagihan pinjaman, sehingga mencegah terjadinya dispute," paparnya.

Di sisi lain, OJK juga meminta perusahaan pembiayaan agar sebelum pelaksanaan penagihan dan penarikan jaminan, perusahaan diwajibkan mengirim surat peringatan sesuai ketentuan POJK Nomor 35/2018 kepada debitur yang telah wanprestasi.

"Kemudian memastikan bahwa debt collector telah dilengkapi dan dibekali dengan beberapa dokumen yang telah disebutkan. Melakukan evaluasi berkala terhadap tata cara penagihan yang dilakukan oleh debt collector, bahkan dengan memberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku," tegas Sekar.

Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector juga dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain menggunakan cara ancaman, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan, serta memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal.

"Jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector maupun perusahaan pembiayaan terkait akan dapat berpotensi terkena sanksi hukum berupa pidana maupun sosial berupa stigma negatif dari masyarakat," tutur dia.

Sebagai bagian dari edukasi kepada publik, OJK bersama-sama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Kemenkumham, dan Kepolisian rutin melakukan sosialisasi fidusia dengan target peserta dari publik, polisi, akademisi, debt collector, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perusahaan pembiayaan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mencerdaskan masyarakat dari sisi regulasi serta memberikan pemahaman terutama mengenai fidusia yang memang memiliki dudukan legalitas yang jelas dalam konstruksi hukum nasional.

Sementara bagi debitur yang memiliki keluhan atau pengaduan, dapat menyampaikan secara langsung ke perusahaan pembiayaan terkait untuk menempuh prosedur Internal Dispute Resolution (IDR) atau menyampaikan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen melalui mekanisme internal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tanpa melibatkan pihak ketiga.

"Apabila mekanisme tersebut dirasa belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi debitur, dipersilakan menyampaikan pengaduan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan melampirkan kronologi kejadian serta dokumen-dokumen pendukung agar dapat segera ditindaklanjuti," tutup Sekar.**(medcom).

0 Komentar

X
X