Iklan

Warga Tak Masuk DTKS Bakal Dapat Bansos PPKM Darurat dari Pemprov Jabar

Redaktur
Thursday, 22 July 2021, 23:43 WIB Last Updated 2021-07-22T16:43:11Z

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyisir warga yang tak terdakta untuk menerima bantuan sosial (bansos) tunai sebagai kompensasi penerapan PPKM darurat dari pemerintah pusat. Warga yang tak terdata itu akan mendapatkan bansos dari Pemprov Jabar.

"Pemprov Jabar akan menyisir mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdata di DTKS atau data formal. Saya minta juga kepada rekan-rekan wartawan kalau menemukan ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal, itu bisa kami bantu dari provinsi," kata Ridwan Kamil saat hadir pada vaksinasi massal NasDem di DPW Partai NasDem Jabar, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Kamis (22/7/2021).

Dia mengatakan, bantuan sosial dari pemerintah pusat sudah mulai disalurkan hari ini. Data semenatara, jumlah penerima bansos di Jabar mengalami peningkatan, dari sekitar 40 persen menjadi 64 persen dari total penduduk Jabar yang hampir 50 juta jiwa.

"Sebanyak 64 persen warga Jabar di-cover oleh bantuan sosial formal. Yang dulunya dari pemerintah pusat hanya 40-an persen, sekarang sudah 60-an persen. Kemudian ada bantuan dari kabupaten/kota," ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Kang Emil menuturkan, warga Jabar yang terdampak PPKM tapi tak masuk Data Terpadu Kesejatahaan Sosial (DTKS) dan tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat, akan di-cover oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa meminta pemerintah daerah harus cepat dalam memberikan stimulus bagi masyarakat, pasca dilakukannya PPKM yang dimulai sejak 3 Juli lalu. Pasalnya, kebijakan tersebut akan berdampak terhadap perekonomian warga meski sangat tepat untuk menekan penyebaran virus korona.

"Kehidupan ekonomi mikro terganggu. Pedagang pasar tradisional, di pinggir jalan, bahkan ekonomi besar pun terganggu. Gejolak ini, aspirasi ini harus dipahami, didengar pemerintah," kata Saan Mustopa.

Melihat banyaknya warga yang terdampak, sehingga pemerintah daerah bisa lebih cepat dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab, menurutnya bisa menggunakan data kependudukan terdahulu dalam menentukan warga yang berhak mendapat bantuan sosial.

"Sebetulnya kami punya data awal, ketika Covid pertama ada di Indonesia. Apakah data awal masih layak mendapatkan bantuan, apakah ada penambahan baru? Sehingga bisa cepat dilakukan tindakan untuk yang terdampak," ujarnya.

Sementara itu, terkait vaksinasi yang digelar NasDem, pihaknya memiliki alokasi sebanyak 30.000 dosis vaksin virus korona yang akan disuntikan kepada masyarakat di 7 kabupaten/kota di Jabar. Seperti Bogor, Bandung, Subang, Garut, dan Karawang.

"Vaksinasi ini wujud kepedulian Partai NasDem dalam rangka memberikan perlindungan ke masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Kalau vaksinasi bisa massif, kekebalan komunal akan terbentuk, maka mata rantai penularan covid akan bisa ditangfulangi dengan baik," tutur Saan.

NasDem Jabar akan menyasar warga dari berbagai usia yang belum divaksin, terutama untuk 18 tahun ke atas. Dalam vaksinasi ini, pihaknya menggunakan sumberdaya internal termasuk tenaga kesehatan profesional.***ta



Silahkan Komentar Anda

Tampilkan


Berita Terkini


Kilas Pendidikan



Berita Seputar Desa

DEWAN KARAWANG

+

PERTANIAN

+

DUNIA OLAHRAGA

+
X
X
×
BERITA UTAMA TERKINI