Ngerriiii Banget, Katanya Banyak Kepala Sekolah Dipaksa Belanja Dana BOS

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebut pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi.

Namun banyak tantangan di dalam pelaksanaannya. Di antaranya kepala sekolah sering menjadi target intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan pembelian barang dan jasa dari mereka sehingga menyalahi aturan.

"Saya sidak keliling di sekitar Indonesia dan saya melihat banyak sekali isu-isu kepala sekolah, operator sekolah yang mengeluhkan mengenai berbagai macam intimidasi dari oknum-oknum tertentu," kata Nadiem dalam peluncuran aplikasi SIPLah pada Kamis (26/8).

"Biasanya intimidasi ini dilakukan karena mereka mencari-cari bagaimana kepala sekolah ataupun satuan pendidikan, melakukan pembelanjaan dana BOS yang sifatnya offline dengan cara metode atau administrasi yang salah," sambung Nadiem.

Contoh lainnya, kasus korupsi dana BOS masih sering terjadi, sehingga upaya agar transparansi penggunaan dana BOS menjadi sangat penting.

"Kasus-kasus seperti ini bisa sangat bisa dihindari kalau semakin besar persentase dari penggunaan dana BOS itu dilakukan secara online dan transparan melalui platform digital," lanjut .

Sebab pembelanjaan dana BOS secara pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi, karenanya sangat penting mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

"Kita harus memindahkan jumlah anggaran dana BOS ini kepada platform online di mana semuanya transparan dan 100 persen akuntabel," papar dia.

Inilah alasan Kemdikbudristek, lanjut Nadiem, meluncurkan aplikasi SIPLah untuk proses pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Dia meyakini, sekolah semakin dapat berbelanja dengan aman sebab alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, akan lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia; lebih banyak pilihan mitra pengiriman; fitur-fitur yang tersedia lebih lengkap terdiri dari pembatalan transaksi, aduan, serta dasbor pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan.

Sebelumnya, sekolah tidak dapat memantau status pesanan. Kepala sekolah mengeluhkan prosesnya yang memakan waktu lama sehingga mereka dibuat menunggu dengan cemas. Namun sekarang, sekolah dapat memantau status pesanan melalui dasbor. Semua proses belanja terdokumentasi dan dapat diunduh sehingga sekolah lebih aman melakukan transaksi.

"Sekarang, sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan durasi kecepatan pengiriman. Masing-masing mitra pasar bekerja sama dengan mitra pengiriman, sehingga sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah," jelas Menteri Nadiem.

0 Komentar

X
X