Iklan

Peluang Tambahan Slot Penerima Bantuan PKH Penyandang Disabilitas

Redaktur
Friday, 13 August 2021, 11:03 WIB Last Updated 2021-08-13T04:06:59Z

Penyandang disabilitas berpeluang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk lebih dari satu orang per Kepala Keluarga (KK).

Dalam keterangan resmi pada Kamis (12/8/2021), Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos) Heri Kris Sritanto, mengatakan bantuan itu perlu diikuti dengan penyesuaian anggaran.
 
"Sebenarnya masih dimungkinkan untuk kita menambah slot untuk para penyandang disabilitas ke dalam program ini. Hanya saja yang perlu kita sepakati terlebih dahulu, bahwa selama ini disabilitas yang masuk dalam program PKH adalah disabilitas kategori berat," ujar Heri.

Heri menuturkan terkait program PKH, pihaknya memiliki target penyaluran terhadap disabilitas berat adalah 150.000 orang per tahun.
 
Namun faktanya sampai 2020 baru sampai di angka 122.777 orang, sementara di tahun 2021 ada di angka 113.163 orang.

Sehingga, untuk merespon penyandang disabilitas agar tercapai secara cepat dan inklusif, harus disepakati kembali kriteria penerima PKH disabilitas berat seperti apa, yang dapat menerima bantuan PKH dengan kondisi lebih dari satu orang per KK.

Heri memaparkan sembilan kriteria penyandang disabilitas berat penerima PKH diantaranya penyandang disabilitas fisik; disabilitas rungu dan wicara; disabilitas netra dan fisik; disabilitas netra, rungu dan wicara; disabilitas rungu, wicara dan fisik; disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas ganda/multi.

"Kita memberikan beberapa alternatif yang mungkin kita laksanakan untuk memasukkan rekomendasi, antara lain keanggotaannya tetap dan ditambahkan maksimal empat kategori. Selama ini hanya satu untuk penyandang disabilitas," kata Heri.

Namun kata Heri, hal ini memerlukan pengembangan anggaran, yang mana satu orang penyandang disabilitas terdaftar dalam program PKH menerima sebanyak Rp200.000 per bulan.

"Ini menjadi yang terbesar setelah balita dan ibu hamil, sehingga konsekuensinya apapun tetap akan bicara pada penambahan anggaran. Kita masih memungkinkan dengan jumlah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maka kita bisa menambahkan beberapa anggota. Jadi rekomendasi itu bisa kita lakukan dengan berbagai catatan," kata Heri.
 
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan masih menemukan ada penerima bansos yang tidak tepat sasaran, pungutan liar (pungli), hingga nilai bansos sembako yang tidak sesuai ketentuan karena berbeda dengan harga eceran tertinggi (HET).
 
"Dari masalah itu akan saya buat mekanisme baru. Data akan dipadankan dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan dilakukan keterbukaan informasi penerima bantuan," kata mensos. (ts)


Silahkan Komentar Anda

Tampilkan


Berita Terkini


Kilas Pendidikan



Berita Seputar Desa

DEWAN KARAWANG

+

PERTANIAN

+

DUNIA OLAHRAGA

+
X
X
×
BERITA UTAMA TERKINI