Namun upaya warga 'mentok' karena pemerintah melalui Ketua Satgas Pembebasan Lahan, Fitryani, yang juga Kepala BPN Karawang menolak aspirasi warga.
"Kami sudah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM agar ditangani. Kami merasa ganti rugi yang ditawarkan pemerintah tidak adil dan jauh dari harga pasaran. Pemerintah terkesan memaksakan warga agar menjual lahan secepatnya dengan harga murah" kata Ketua Paguyuban warga Tamansari, Didin Muhyidin, Senin (30/8/2021).
Menurut Muhyidin, ada sebanyak 65 kepala keluarga (KK) Desa Tamansari,Kecamatan Pangkalan, yang memiliki 88 bidang tanah yang akan dibebaskan. Namun karena harga yang ditawarkan jauh dari harga pasaran warga menolak. " Harga yang ditawarkan jauh dari harga pasaran jadi kami menolak. Namun pemerintah tetap memaksa kami untuk menjual jadi kami menolak," katanya.
Menurut Muhyidin mengatakan tim penilai Satgas Pembebasan lahan tidak obyektif dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah dan bangunan. Selain itu tim penilai juga tidak memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan budaya warga desa Tamansari akibat penggusuran. "Seharusnya semua aspek harus dinilai karena rencana penggusuran itu," katanya.
Muhyidin mengatakan karena pemerintah melalui Tim Satgas Pembebasan Lahan menolak aspirasi warga dan tetap memaksakan warga menjual tanah, maka warga menempuh cara lain. Salah satunya dengan melaporkan kasus ini ke Komnas Ham. "Sudah kita laporkan ke Komnas HAM agar kasus ini ditangani secara adil. Minggu depan katanya mereka akan turun ke Karawang," katanya.
Sementara ketika dikonformasi Ketua Tim Pembebasan lahan Tol Japek 2, Fitriyani, yang juga Kepala BPN Karawang menolak bertemu karena alasan kurang sehat. Begitu juga ketika Pembangunan Jalan Tol Japek 2 Terhambat Pembebasan Lahan di Karawang ke staf nya, pihak sekurity BPN mengaku staf BPN menolak ditemui.(Sindonews)
0Komentar