Iklan

Pemerintah Sebut Telah Perbaiki DTKS dan Akan Perbaiki Kualitas Penyaluran Bansos

Redaktur
Tuesday, 17 August 2021, 08:45 WIB Last Updated 2021-08-17T01:50:44Z

Pemerintah memastikan telah menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan akan memperbaiki kualitas penyaluran bantuan sosial (bansos).

Tri Rismaharini

Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 secara daring di Jakarta, Senin (16/8/2022)

"Kita perlu memperbaiki kualitas data yaitu misalnya ada yang menyampaikan mereka lebih berhak menerima karena tetangga mereka yang dapat bansos malah lebih kaya tapi karena dekat dengan pengambil kebijakan itu, dia dapat," kata Mensos Risma.

Menurutnya, pemerintah akan terus melalukan perbaikan data setiap bulan ke depannya untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, seperti kelahiran, kematian, kepindahan, dan perubahan pendapatan.

"Setelah itu akan ada usulan dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), atau kepala suku atau tokoh masyarakat, kemudian ke daerah. Maka kita dan siapapun bisa pantau proses itu sehingga kita akan lihat transparansi proses itu sehingga nggak ada lagi yang komplain masalah data," kata Mensos Risma.

Ia menuturkan perbaikan data dilakukan pada tiap minggu ketiga dalam suatu bulan, untuk dijadikan dasar penyaluran bansos bulan berikutnya.

Selanjutnya pada 2022 akan dipertahankan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam wujud kartu sembako.
Sementara kelanjutan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pembatasan kegiatan guna mencegah penyebaran COVID-19 akan disesuaikan dengan kondisi ke depan.

Selain itu, Mensos Risma menuturkan terdapat usulan masyarakat untuk mendapatkan bansos sebanyak 5,9 juta orang sehingga penerimanya menjadi 24,7 juta orang pada 2022.

Mensos Risma mengatakan akan meluncurkan aplikasi finansial berbasis teknologi (fintech) untuk penyaluran BST, sehingga uangnya bisa segera dibelikan kebutuhan di e-Warong.
Pemerintah juga bisa melacak penggunaan uang BST agar digunakan tidak untuk membeli barang non-esensial seperti rokok dan miras.

Mensos Risma menambahkan, akan membuat aplikasi usul sanggah dimana masyarakat bisa mengusulkan orang-orang yang layak mendapatkan bansos, serta bisa membatalkan bansos bagi orang-orang yang dapat bansos karena mengenal pejabat penyalurnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/8/2021) menyatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sejumlah Rp427, 5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.

Perlindungan sosial yang diberikan pemerintah mellaui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Program Kartu PraKerja.(ts)


Silahkan Komentar Anda

Tampilkan


Berita Terkini


Kilas Pendidikan



Berita Seputar Desa

DEWAN KARAWANG

+

PERTANIAN

+

DUNIA OLAHRAGA

+
X
X
×
BERITA UTAMA TERKINI