Iklan

Polri akan Tuntaskan Kasus Dugaan Penodaan Agama Muhammad Kece

Redaktur
Monday, 23 August 2021, 20:30 WIB Last Updated 2021-08-23T13:58:53Z

Polri menegaskan akan menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan seorang youtuber Muhammad Kece.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, Polri akan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk mengusut kasus ini, terutama dalam mengumpulkan bukti.

Ia pun menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan percayakan kasus ini kepada Polri.

"Polri menghimbau kepada masyarakat yang pertama adalah yakni bahwa Polri akan menuntaskan peristiwa ini secara profesional," kata Brigjen Rusdi Hartono, Senin (23/8/2021).

Menurut Rusdi, Muhammad Kece pun telah dilaporkan ke Bareskrim pada 21 Agustus 2021. Laporan polisi (LP)-nya bernomor LP/B/500/VIII/2021/SPKT/BARESKRIMPOLRI.

Rusdi pun meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang kontra produktif dengan adanya peristiwa tersebut.

"Tidak melakukan tindakan- tindakan kontra produktif. Apalagi saat ini di negeri kita masih terjadi pandemi COVID-19," ujar dia.

Polri juga meminta sebagai anak bangsa, semua masyarakat bisa merawat dan menjaga kbhinekaan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun telah mengambil langkah tegas terkait peristiwa tersebut.

Selanjutnya, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan, hingga pernyataan ini disampaikan, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 20 video dari akun Youtube M. Kece, serta 1 video dari platform TikTok.

"Upaya koordinasi dengan para pengelola platform, serta Kementerian/Lembaga terkait terus dilakukan untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaaan konten tersebut," kata Dedy Permadi dalam keterangan tertulisnya.

Dari sisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tindakan pemilik akun Youtube M. Kece dapat dikategorikan sebagai pembuatan konten yang melanggar pasal 28 ayat 2 jo. pasal 45A.

Pasal tersebut berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut dia, upaya penanganan konten terhadap akun Youtube M. Kece dilakukan sesuai dengan beberapa ketentuan perundangan diantaranya, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), khususnya pada Pasal 5 terkait larangan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memuat konten yang melanggar aturan dan Pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan.

Selain itu, Peraturan Menteri (PM) No. 5 tahun 2020, khususnya Pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang dilarang, serta Pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang dilarang, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

Kominfo pun terus melakukan patroli siber selama 24 jam setiap hari untuk menemukan dan menindaklanjuti konten-konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan terus dilakukan. 

Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan terus menjaga perdamaian baik di ruang fisik maupun ruang digital.

"Jika masyarakat menemukan konten yang melanggar Undang-Undang, termasuk penodaan agama, termasuk yang diduga memiliki muatan penodaan agama dan/atau informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dapat dilaporkan melalui aduankonten.id dan kanal pengaduan lain yang disediakan," terang dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemutusan akses terhadap 20 konten video yang dimiliki oleh akun YouTube M. kece. Karena, diduga konten tersebut melanggar aturan yang berlaku. 

"Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 20 video dari akun Youtube M. Kece, serta 1 video dari platform TikTok," ujar Juru Bicara Menteri Kominfo Dedy Permadi melalui siaran pers yang diterima pada Senin (23/8/2021). 

Langkah tegas yang diambil oleh Kominfo tersebut, lanjut dia, karena konten itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 

Tindakan akun di atas, dapat dikategorikan sebagai pembuatan konten yang melanggar pasal 28 ayat 2 jo. pasal 45A yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

"Penyebaran konten yang dilakukan oleh Akun Youtube M. Kece yang diduga memiliki muatan penodaan agama dan/atau informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)," tuturnya. 

Imbas dari melanggar aturan itu, maka Kominfo melakukan pemutusan akses yang didasari oleh PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), khususnya pada Pasal 5 terkait larangan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memuat konten yang melanggar aturan dan Pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan. 

Peraturan Menteri (PM) Nomor 5 tahun 2020, khususnya Pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang dilarang, serta Pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang dilarang; serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

Atas kejadian itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dalam menyikapi persoalan tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Jangan sampai terpengaruh oleh beredarnya berbagai informasi terkait hal itu di ruang digital. 

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan terus menjaga perdamaian baik di ruang fisik maupun ruang digital," tuturnya. 

Kominfo akan terus melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang terindikasi melanggar aturan yang berlaku setiap saat di ruang digital. Apabila terdapat konten yang melanggar aturan maka akan segera ditindak lanjuti dengan tegas. 

"Patroli siber selama 24/7 untuk menemukan dan menindaklanjuti konten-konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan terus dilakukan," imbuhnya. 

Berkaitan dengan hal di atas, bila masyarakat menemukan konten yang terindikasi melanggar hukum dapat dapat mengadukan ke Kominfo. Karena Kominfo memiliki sejumlah akun media sosial yang dapat dijadikan wadah pengaduan konten. 

"Jika masyarakat menemukan konten yang melanggar Undang-Undang, termasuk penodaan agama, termasuk yang diduga memiliki muatan penodaan agama dan/atau informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dapat dilaporkan melalui aduankonten.id dan kanal pengaduan lain yang disediakan," pungkasnya. (SD)



Silahkan Komentar Anda

Tampilkan


Berita Terkini


Kilas Pendidikan



Berita Seputar Desa

DEWAN KARAWANG

+

PERTANIAN

+

DUNIA OLAHRAGA

+
X
X
×
BERITA UTAMA TERKINI