Kades di Cilamaya Kulon : Pasword SIK NG Rentan di Politisasi Paska Pilkades

Aplikasi SIKS-NG merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh pusdatin Kementerian Sosial. Namun, pasword yang sama yang di miliki operator desa di satu Kecamatan, ternyata rentan di politisasi kepentingan oposisi Pilkades. Selain berimplikasi pada hilangnya data yang terinput, juga mengancam kuota bantuan-bantuan sosial di masyarakat. 

Kades di Cilamaya Kulon Keluhkan Data Sik-NG yang rawan di Politisasi Pilkades

Dikatakan Kades Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon, H Darsono. Desa-desa di Kecamatan memiliki pasword khusus untuk menginput tambahan calon penerima bantuan sosial, baik PKH, BPNT maupun BST, namun digit yang dimiliki satu desa dengan desa lainnya justru sama di satu wilayah kecamatan, kecuali beda kecamatan. Kondisi ini, rawan pada implikasi data manipulatif jika desa-desa yang baru membentuk pemerintahan paska Pilkades bahkan sebelum Pilkades sekalipun, karena rawan di anulir, di coret dan atau bahkan di tambahkan sasaran calon KPM sesuai selera dan kepentingan politik. 

"Data SIK NG itu rawan di manipulasi kalau gesekan politik Pilkadesnya kuat, di sisi lain paswordnya sama disetiap desa di satu wilayah kecamatan, " Katanya. 

Lebih dari itu, ia berharap kerahasiaan data ini harus di perbaharui lagi, minimal pasword tersebut hanya bisa di akses operator pemerintah desa dengan jenis pasrowd digit angka berbeda antar desa. 

"Harusnya bedakan setiap desa, operator pemegang kendalinya, supaya orang luar dan bahkan oposisi tidak serampangan mengakses data penting untuk masyarakat ini, sehingga berapa yang diajukan tetap sesuai dengan apa yang di turunkan pemerintah pusat." Ujarnya. 

Sementara Kades Pasirukem, Purwanto mengatakan, bansos BPNT masih membuatnya risih, sebab e Waroeng terkesan menguasai kartu BTN. Harusnya, ada keterbukaan antara pemegang Kartu BPNT dengan e Waroeng dan pemerintah desa. 

"Adalah tidak dibenarkan pemilik e waroeng menimbun terus-menerus kartu-kartu BTN, karena harus di maklumi kita pemerintah desa dan masyarakat juga patut curiga kalau KPM justru tak pernah pegang kartunya, " Pungkasnya. (Rd)

0 Komentar

X
X