Bupati dan Kades di Karawang, Kompakan Bantah Data Kemiskinan Ekstream

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meragukan data kemiskinan ekstrem di 25 desa di Karawang yang disampaikan pemerintah pusat.

Bupati Karawang

"Data yang sebenarnya tidak seperti itu," kata Cellica kepada Kompas.com di Gedung Galery Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jumat (1/10/2021).

Cellica mengaku baru saja mengumpulkan 25 kepala desa yang wilayahnya masuk dalam daftar warga miskin ekstrem. Mayoritas desa berada di pesisir utara Karawang.

Mereka dikumpulkan lantaran dianggap lebih mengetahui kondisi di lapangan.

Hasilnya, para kepala desa tersebut meragukan data kemiskinan yang disampaikan pemerintah pusat.

Mereka menyebut jumlah warga miskin tak sebanyak yang disampaikan.

"Ada (kemiskinan ekstrem), tapi sebanyak itu," ujar Cellica.

Berdasarkan data pemerintah pusat, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang mencapai 4,51 persen.

Jumlah warga yang masuk penduduk miskin ekstrem berjumlah 106.780 warga.

Jika dibagi 25, maka masing-masing desa rata-rata warga yang miskin ekstrem ada 4.200.

Untuk memvalidasi data, seluruh kades diminta mendata ulang tingkat perekonomian penduduknya.

"Nanti kita sinkronisasi dengan data BPS di minggu depan. Data akan turun minggu depan. Kita belum tahu yang dimaksud sekian ribu orang itu, mana data cpclnya nanti kita sinkronkan dengan data (Pemkab Karawang)," terang dia.

Jika data ternyata cocok, maka Pemkab Karawang akan melakukan intervensi ke 25 desa itu. Misalnya bantuan program pengentasan kemiskinan atau bantuan lain.

"Kita sudah membentuk tim khusus agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan. Misalnya daerah peternakan tidak mungkin diberikan bantuan pertanian," ujar Cellica.

Cellica mengatakan, dengan diungkapnya data kemiskinan ekstrem tersebut, menguntungkan 25 desa itu lantaran masyarakatnya menjadi lebih diperhatikan.

Efek pandemi Covid-19

Cellica mengungkapkan, tingkat kemiskinan naik 0,8 persen. Salah satu penyebabnya efek dari pandemi Covid-19. Namun ia menyebut angka tersebut masih terkontrol.

"Ini buat kepentingan daerah, enggak ada masalah kalau kami. Justru kita memperbaiki," ujar dia.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Jatimulya, Kecamatan Pedes, Ato Purtoni.

Di desanya sekitar 60 karyawan pabrik dan 200 buruh non pabrik terkena pemutusan hubungan kerja efek dari pandemi.

Sedangkan jumlah penduduk Desa Jatimulya 11.000 orang dengan 2.500 kepala keluarga. Jumlah rumah bilik 130 unit dan yang nyaris roboh tiga unit.

"Kategori miskin parah 300 KK, yang tidak punya pekerjaan tetap, serabutan," kata Ato.

Ato menyebutkan di desanya ada satu dusun yang hanya terdapat sumur berair tawar.

Sedangkan sumur lainnya berair asin, meskipun dusun itu letaknya sekitar tujuh kilometer dari pantai. Sumur itu dipakai berbarengan oleh warga dari 500 KK.

"Saya ingin membuat sumur untuk dipakai warga bareng-bareng. Tanahnya sudah ada, ada warga yang menghibahkan, tinggal sumurnya," ungkap dia.

Di desa Ato ada delapan bank emok yang masuk. Jika uang pinjaman digunakan untuk usaha, cukup membantu perekonomian.

Namun, sebagian warga menggunakan uang tersebut untuk makan sehari - hari atau membeli kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Sehingga saat waktunya mengembalikan, warga tak mampu membayar.

"Yang meminjam 50 persen pedagang warung kecil. Yang 50 persen lagi ibu rumah tangga yang suaminya bekerja. Namun, akhir-akhir ini diberhentikan dari tempat bekerja sehingga masih mempunyai uang di koperasi," kata dia.

Namun, akhir-akhir ini, sebuah bank daerah meluncurkan program mesra yang meminjamkan uang tanpa bunga.

"Salah satunya untuk menanggulangi agar masyarakat tidak semuanya mengambil dari koperasi (bank emok)," ungkap dia.

Sementara, Kepala Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Abdul Hakim menyebut data kemiskinan di desanya mencapai angka 4.000 keluarga.

"Memang ada (miskin ekstrem), tapi seberapa persennya," ujar dia.

Ia mengatakan, mayoritas penduduk Desa Pasirjaya petani, ada juga nelayan. Misalnya di Dusun Tanjungbaru.

"Selain itu, di Tanjungbaru mengandalkan pariwisata. Meski pengunjung menurun," ungkap dia.

Abdul mengaku tak masalah dengan data kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, itu sebagai upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia akan hilang atau menjadi 0 persen pada 2024.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan 4 persen dari populasi penduduk Indonesia, atau sekitar 10 juta penduduk masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Dikutip dari Antara, ada tujuh provinsi yang menjadi prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat.

Dari ketujuh provinsi tersebut, dipilih masing-masing lima kabupaten dan kota, sehingga seluruhnya berjumlah 35 kabupaten dan kota sebagai representasi 20 persen dari total miskin ekstrem secara nasional.

Adapun total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Barat berjumlah 460.327 jiwa, dengan total rumah tangga miskin ekstrem berjumlah 107.560 rumah tangga.

Lima kabupaten yang menjadi prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem di Jabar ialah Cianjur (90.480 jiwa), Bandung (93.480 jiwa), Kuningan (69.090 jiwa), Indramayu (106.690 jiwa), dan Karawang (106.780 jiwa).(***)

0 Komentar

X
X