Mendes: 71,44% Dana Desa 2021 sudah dicairkan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku telah mencairkan Rp51.434.615.356.838 atau sekitar 71,44 persen dari total anggaran Rp72 triliun Dana Desa Tahun 2021. Total anggaran yang dicairkan itu akumulasi hingga 6 Oktober 2021.

Foto : Menteri Desa

"Dana Desa telah dicairkan ke 74.890 desa atau sebesar 99,91 persen," kata Halim Iskandar, di Jakarta, Rabu, 6 Oktober 2021.

Dana Desa yang cair itu untuk Desa Aman Covid-19 sebesar Rp4.120.771.938.521, BLT Dana Desa sebesar Rp15.427.595.100.000, untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp4.246.995.407.578, dan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa di luar skema PKTD Rp27.639.252.910.739.

Sementara itu, sebanyak 44.520 desa atau setara 59 persen telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa. Rukun tetangga yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 keluarga sebanyak 92.172.656 jiwa atau 76 persen dari total warga desa.

"Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa," kata Iskandar.

Menurut Iskandar, ada lima poin penanganan kemiskinan ekstrem di desa. Di antaranya, pengurangan pengeluaran dalam bentuk gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh posyandu, BPJS Kesehatan, dan beasiswa.

Poin kedua peningkatan pendapatan pada level desa mengandalkan PKTD yang menjadi fokus utama dalam menangani keluarga miskin ekstrem. Selain itu, juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes, dan program pemberdayaan.

Berikutnya, kata Iskandar, pembangunan kewilayahan yang terdiri atas sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem, sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Poin keempat adalah pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrem sesuai dengan RPJMN 2020-2024, sekaligus melakukan pendampingan.

"Poin kelima, yaitu kelembagaan berupa penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar, karena fungsi posyandu sudah melebar," kata Iskandar.

Menurut dia, penanganan kemiskinan ekstrem di desa tidak memperdebatkan adanya perbedaan data. Sebab, kemiskinan ekstrem dapat ditangani dengan melakukan konsolidasi langsung ke desa yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem.

"Perbedaan data dapat ditangani dengan melakukan konsolidasi langsung ke desa yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem," kata Iskandar.(medcom)

0 Komentar

X
X