×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Ingatkan Kades Soal Biaya, BPD Se - Lemahabang "Kepingin" Bintek Mandiri

22 Des 2021 | Rabu, Desember 22, 2021 WIB Last Updated 2021-12-22T07:49:19Z
Saat para Kades, aparat desa hingga linmas melakukan Bintek dan pembinaan di luar kota, membuat iri pada Anggita BPD se Kecamatan Lemahabang. Alih-alih minta di poskan lewat Dana Bagi Hasil (DBH) tahap 1 tahun 2022 di luar operasional yang di tetapkan, sejumlah Ketua BPD meminta Kades Sudi menyeragamkan pos-pos anggaran untuk pelaksanaannya tahun depan..

Sejumlah Ketua BPD di Kecamatan Lemahabang Ingatkan Kades

"Kalau Kades demo Jokowi, ya BPD mah demonya ke Kades, harus bisa tahun depan, " Kata Ketua BPD Karangtanjung Endang, Rabu (22/12).

Senada dikatakan Ketua BPD Kedawung, Mulyana. Pihaknya ingin menyeragamkan anggaran Bintek tahun depan dari DBH PDRD di luar banderol operasional Rp3 juta yang ditetapkan. Masa iya sebutnya, Kades keluar kota Bintek bersama aparat desa, bahkan linmas juga pembinaan, BPD di biarkan begitu saja. Karenanya, pihak forum BPD tengah merumuskan besaran biaya dan akan di ajukan ke Kepala Desa tahun depan untuk di realisasikan. 

"Kita akan merumuskan Bintek mandiri khusus BPD se Lemahabang, kalau sampai ada kades yang cuek, ya nanti kita dorong rekan lainnya, " Katanya. 


Ketua BPD Pulokalapa, Elam Jajang Lesmana mengatakan, DBH tahun 2021 ini sudah habis. Pihaknya inginkan sekali tahap bisa di kelola dan di seragamkan untuk BPD ditahun depan. Rencananya, Bintek ini akan di gelar awal-awal tahun saat DBH tahap 1 di cairkan. Sebab, meskipun di banderol Rp3 juta dari DBH misalnya, kadang-kadang kebijakan setiap kades ini berbeda-beda besarannya ada yang kurang bahkan lebih banyak. 

"Untuk itu Kita rumuskan, sambil juga menyambut pemisahan rekening khusus BPD kedepan yang sudah ada aturannya, " Ungkapnya. 

Sementara Ketua BPD Ciwaringin, Emin mengaku, wacana ADD naik untuk BPD ditahun 2022 di apresiasinya, namun besarannya masih belum mengikuti lazimnya BanGub di mana besaran yang diberikan dari ADD di sama ratakan, tidak memetakan Ketua, Sekretaris dan anggota. 

"Nah kita harap dari ADD ini selain baik, di petakan besarannya sesuai struktur di desa, " ungkapnya. 

Ketua BPD Karyamukti Santa Kurnia mengungkapkan, para Kades harus lebih peka dengan posisi kemitraan BPD sebagai pengawasan dan penyusun anggaran bersama juga aspirator masyarakat. Jangankan Bintek Kades dan aparat, kedepan Bintek antara BPD, aparat desa dengan BPD harus di perhatikan agar bisa satu pemahaman dalam pengelolaan pemerintahan desa yang kondusif dan optimal. 

" Jangan mau kalah sama Linmas dan aparat desa dong, kita juga siap gelar Bintek, maka para Kades harus siap poskan anggaran itu, tandasnya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS