Menteri Tenaga Kerja (menaker), Ida Fauziyah mengumumkan peraturan baru tentang dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada Jumat, 11 Februari 2022..

Menteri Tenaga Kerja

Aturan baru tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Isinya menjadi sorotan masyarakat dan netizen di dunia maya, karena dana JHT baru bisa dicairkan saat peserta memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun atau cacat tetap atau meninggal dunia. Ini akan berlaku dalam tiga bulan setelah keputusan diumumkan.

Padahal pada aturan sebelumnya, JHT sudah bisa dicairkan satu bulan setelah seseorang mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keputusan terbaru dari Menaker membuat tagar '56 tahun' trending di Twitter. Saat berita ini diturunkan, tagar tersebut sudah digunakan lebih dari 16 ribu orang.

Netizen tidak menyetujui aturan tentang pencairan dana di usia 56 tahun. Akibatnya, beberapa dari mereka curiga uang BPJS Tenaga Kerja tidak ada. Bahkan, ada yang khawatir nasibnya seperti Jiwasraya.

"Aturan Baru Menaker: JHT Hanya bisa cair saat usia 56 tahun. Korban PHK sebelumnya bisa cairkan JHT sekarang tunggu umur 56. Ini pertanda apa? Duit BPJS TK lagi minus, kah? Itu duit pekerja yang dipotong dari upah, bukan Subsidi," jelas @kang_Estu.

"Halo, para peserta BPJSTK hatinya pasti sedang merasa mawas. Apalagi kalau mengingat serangkaian kasus korupsi dana bansos, Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Yuk, berpikir kritis. Kira-kira, kenapa ya JHT BPJSTK harus menunggu umur 56 tahun dulu?" kata @sufisjawara.

Sementara itu, @AlasBanjaran mempertanyakan nasib orang-orang yang di-PHK. Selama ini, uang JHT dapat digunakan untuk usaha demi kelangsungan hidup selanjutnya.

Salah seorang pegiat sosial, Maudy Asmara menyebutkan, aturan baru tentang JHT membuat netizen terkejut dan sakit hati. Pemerintah dinilai makin menyengsarakan rakyat.

"Netizen kaget, sakit hati. Aturan baru JHT BPJS cair saat usia 56 tahun. Astaghfirullah, makin menyengsarakan rakyat," ucap Mausy Asmara.(***)