×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Keras, Dewan PKS Karawang Sebut Musrenbang Tidak Akomodatif dan Keluar Jalur Semestinya !

15 Feb 2022 | Selasa, Februari 15, 2022 WIB Last Updated 2022-02-15T11:18:45Z
Istilah Musrenbang sebagai agenda tahunan yang seharusnya sakral untuk menampung aspirasi masyarakat desa melalui pemerintah desa (Bottom Up), nyatanya sudah di luar jalur semestinya. Bahkan, Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil IV, dr Atta Subagjadinata mengkritik keras pagelaran Musrenbang yang realisasinya sangat tidak akomodatif.
Kegeraman anggota dewan asal Pasirtalaga ini muncul saat mengkaji data program dari sejumlah OPD seperti PUPR dan SDA, bahwa yang di realisasikan ditahun 2021 jauh dari usulan yang di harapkan setiap desa ditahun 2020 lalu yang cenderung "Sakarep" dari Pemkab alias Top Down.

"Ini sudah di luar rel yang semestinya, masa di Telagasari dari 75 program, terdiri dari 63 Dinas PU dan 32 urusan air (SDA) yang realisasinya bisa terhitung jari. Bahkan, 32 diantaranya program SDA yang seharusnya salur lewat drainase dan penurapan untuk memastikan kelancaran pengairan ke area sawah, justru yang turun semuanya normalisasi/pengerukan di wilayah yang sangat jarang banjir ? Ini ruh musrenbangnya dimana? Saya tanya saja Kades, kalau setiap kali Musrenbang seperti ini, apa yang di butuhkan tapi yang turun di luar usulan, buat apa Sudi tandatangani berita acaranya ? Pemkab nyata-nyata tidak akomodatif dengan harapan masyarakat desa, " Tandas Atta di sela-sela Musrenbang Kecamatan Telagasari, Selasa (15/2).

Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Telagasari

Atta menambahkan, Pemkab jangan main-main dengan usulan yang datang dari desa dan kecamatan, karena itu murni hasil rembukan dan musyawarah masyarakat desa yang sakral dan sesuai dengan apa yang benar-benar di butuhkan. Ia mengaku kecewa, dengan program-program reguler Dinas PU dan SDA/PJT yang seharunya bisa menjawab kebutuhan desa, justru tidak di akomodir sesuai harapan mereka. Yang lebih mencengangkan lagi, justru program dari Aspirasi DPRD lebih dominan, sehingga ia sempat membayangkan seandainya program dari Pokir DPRD ini tidak ada, malahan semakin nihil pembangunan di Telagasari.

"Kalau gak tertolong program dari pokir DPRD, pembangunan di Telagasari yang sesuai kebutuhan sangat nampak kurangnya di tahun 2021, " Keluhnya.

Ia berharap, ada evaluasi mendalam soal Musrenbang yang digelar setiap tahun yang lebih akomodatif dan sesuai aturan. Jangan sampai hal-hal semacam ini terulang di tahun 2023 mendatang. (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS