×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Samsuri : Bukan Infrastruktur, Tahun 2023 Tematik Musrenbang Prioritas Ekonomi Kerakyatan

14 Feb 2022 | Senin, Februari 14, 2022 WIB Last Updated 2022-02-14T11:26:20Z
Asda II, Samsuri mengatakan banyak hal yang belum diketahui sebelum pemerintahan desa dan kecamatan mengusulkan bantuan di setiap kali Musrenbang. Karena, dalam Musrenbang, terdapat tematik atau janji politik yang menyesuaikan dengan visi-misi Bupati - Wakil Bupati Karawang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga, setiap tahunnya, arah pembangunan selalu akan menyesuaikan dengan harapan tematik (janji politik).
Asda II Saat Menghadiri Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Cilebar


"Tahun lalu bisa prioritas di infrastruktur, tahun kemarin misalnya di bidang pendidikan dan ditahun 2023 mendatang, sebagaimana tematiknya adalah prioritas pada ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal. Jadi ketika banyak infrastruktur yang di ajukan, maka itu sekarang jadi pendukung atau penopangnya, " Kata Samsuri Saat Musrenbang di Kecamatan Cilebar dan Tempuran, Senin (14/2).

Musrenbang tambah mantan Kepala Bappeda ini, adalah tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanah di UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional. Namun, ia ingatkan bahwa 
Musrenbang itu ada tematik (janji politik) yang jabarkan dalam visi misi. Program ini, tambahnya, di turunkan oleh Bappeda, maka kalau gak sesuai tematik akan sulit. 

"Tahun 2023 ini mengusung tema ke 2 Bupati, yaitu mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi lokal, nanti ini gerakan di tahun 2023, artinya pola penganggaran akan besar ke arah itu, karena harus ada pemulihan ekonomi saat pandemi, "Tambahnya kembali mengingatkan

Infrastruktur sambung Samsuri memang penting, namun hanya pendukung saja kalau ditinjau dari tematik, karena kebutuhan yang ternyata harus pandai baca tematiknya. Pemkab dalam menentukan dan eksekusi bantuan, juga akan memilah, mana yang usulan dannharus masuk dari sumber APBN (DD, Aspirasi DPR RI dan Amanat Presiden), Sumber APBD 1 (Bantuan Gubernur, DPRD 1 dan OPD) dan juga mana untuk sumber anggaran APBD II seperti ADD, DBH PDRD, aspirasi Bupati+Wakil Bupati hingga Pokir DPRD.

"Untuk itu, kami berharap ajuan-ajuan di Musrenbang ini bisa menyesuaikan dan masuk dalalm aplikasi SIPD sesuai kebutuhan prioritas, " Pungkasnya.

Hadir saat Musrenbang di Cilebar, Kabid PUEM DPMD Karawang Agus Somantri, Ketua Komisi IV DPRD Asep Syarifudin, Pejabat Dinas PRKP dan PUPR (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS