×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

SIPD Buat Madrasah/DTA Tak Muncul, DPRD Desak Bappeda Cari Formulasi Slot Anggaran

15 Feb 2022 | Selasa, Februari 15, 2022 WIB Last Updated 2022-02-15T11:46:07Z
Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera (PKs) dr Atta Subagjadinata menilai, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) jangan di kambing hitamkan pihak Bappeda karena alasan lembaga vertikal, sehingga tidak ada menu muncul bagi usulan input fisik Madrasah, DTA dan Swasta. 
dr Atta Subagjadinata


"Jangan berpangku sembunyi tangan yang seolah-olah Kemendagrinya yang terkesan salah. Kenapa Bappeda tidak cari inovasi slot anggaran. Kita ini sudah ada Perda DTA dan madrasah juga sama memiliki hak untuk diberikan bantuan infrastruktur, kalau alasan tidak ada menu dan formatnya di SIPD, saya kira kalau ada formulasi yang baik dari Bappeda, pasti bisa, gak mungkin gak bisa. " katanya. 

Atta menambahkan, jika swasta dan semisal DTA/madrasah memang tidak masuk/muncul di SIPD, justru akan menuai pertanyaan besar, kenapa Bappeda berdiam diri ditengah sudah adanya Perda DTA. 

"Harus di kaji, jangan sampai muncul spekulasi seperti ada unsur kesengajaan kalau di bilang tidak ada slot anggaran bagi swasta di SIPD, " Katanya. 

Senada dikatakan Anggota DPRD Partai Gerindra, Asep Saepudin Zukhei, usulan untuk tahun ini, konon ada di prioritas SD dan SMP negeri saja karena banyak sekali SD yang kondisinya tidak layak dikhawatirkan ambruk ketika sedang melakukan PTM, itu alasan Pemda. Sehingga, Madrasah dan Paud pengajuan dari masyarakat banyak yang dicancel.
"Di Pokir saya juga banyak yang minta lanjutannya saat reses, ini kan gimana, pusing juga kita, " Ungkap Anggota DPRD Komisi 1 H Asep Saepudin Zukhri, kepada pelitakarawang.com, Selasa (15/2).


Asep menambahkan, menu atau format di SIPD tidak ada, sehingga tidak bisa muncul dan terpaksa harus di alihkan, bisa ke fisik jalan/drainase, maupun sekolah bertsatus negeri. Dirinya juga dikabark staff fraksi yang memasukan usulan ini ke SIPD, sehingga tidak bisa memaksakan ketika format atau kolom bagi lembaga swasta tidak ada. Disisi lain, hasil reses, tak sedikit lembaga Paud dibawah naungan yayasan dan madrasah yang sudah di bantu, ingin ada lanjutannya, sementara format usulan terkuncinya demikian di SIPD. 

"Kolomnya gak ada, kita gak bisa intervensi lebih jauh, karena kata staff fraksi juga demikian adanya, " Ungkapnya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS