Sejumlah Pejabat di Karawang sedang beradu data untuk singkronisasi masyarakat yang sudah di vaksin dosis 1, 2 dan 3 hingga yang belum di vaksin. Bahkan, validasi di P-care yang terinput, juga membuat kewalahan sejumlah pemerintah desa, menyusul data yang di turunkan, acapkali belum sesuai fakta di lapangan. Kelemahan data ini, juga di perparah dengan banyaknya masyarakat yang sudah di vaksin, namun belum menerima sertifikat vaksin akibat identitas dirinya dari KTP/KK belum aktif. Ada diantara mereka dengan nomor NIK di KK dan KTP yang berbeda, KK non barcode terbitan 2018 yang memungkinkan belum SIAK. 

Kasie Pelayanan Kecamatan Lemahabang, Ade Saepudin mengatakan, saat musim vaksinasi masal, setiap harinya ada belasan hingga puluhan warga yang terdeteksi belum di aktifkan KK maupun KTP el nya, sehingga harus di perbaharui ke Kecamatan untuk di aktivasi. Diantara pendaftar vaksin tersebut, sebutnya, ada yang memiliki KTP dan KK berbeda nomor NIK, kemudian KK pendaftar vajsin yang belum ada barcode terbit cetakan tahun 2018 dan beberapa banyak data yang tidak ada di SIAK akibat KK lama yang belum di perbaharui. Jika demikian, mereka sebut Ade, tidak memungkinkan mendapatkan sertifikat vaksin yang datanya sudah tembus di P-Care, karena harus mengaktifkan terlrbih dahulu lewat kecamatan (Catpil). 
Kasie Pelayanan Kecamatan Lemahabang Ade Saepudin

"Sehari bisa tuntas untuk di aktifkan, namun beberapa diantaranya harus menunggu beberapa hari, utamanya untuk memperbaharui ulang KK dan kalau tanpa kendala jaringan. Jadi, yang sudah di vaksin belum aktif KK nya saat daftar, silahkan datang langsung ke Kecamatan, " Katanya, Rabu (8/2).

Berbeda dengan layanan calon penerima Progran Keluarga Harapan (PKH), dimana pendampingnya mensyaratkan data identitas diri di pastikan di aktivasi jika yang belum, pendaftar vaksin justru tidak seperti itu, Karena serapan pemerintah agar percepatan vaksin busa di serap sebanyak-banyaknya. Sehingga, ketika usai di vaksin dan data terinput di tolak, mereka baru "ngeuh" bahwa KK/KTP nya belum di aktifkan.

"Kita sudah antisipasi sejak awal, jauh sebelum ada program vaksin, agar yang belum aktif KK nya segera di aktifkan, " Katanya.

Ia memperkirakan, kemungkinan perbedaan data vaksinasi ini akan terus berlangsung, karena pemerintah Pusat lebih melihat di aplikasi Peduli Lindungi yaitu yang sudhs terinput di P-Care, sementara yang belum aktif KK/KTP nya masih menunggu proses pengaktifan baru kemudian di input ulang oleh relawan di Puskesmas, 

"Pada akhirnya, kami harap masyarakat aktif hubungi kecamatan bawa KK, nanti di check dan di aktifkan bisa atau tidak bisa, tergantung data dirinya seperti apa. Karenanya, kami berharap masyarakat datang langsung, jangan di arahkan oleh Puskesmas saja, lebih baik datang langsung supaya faham persoalan belum aktifnya kenapa, " Tandasnya. (Rd)