Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai petani di Indonesia telah diperlakukan tidak adil oleh sistem pasar saat ini. Menurutnya, yang lebih memprihatinkan tidak ada kebijakan serius dari pemerintah untuk melindungi harga gabah di tingkat petani supaya lebih stabil.

“Saya sangat prihatin dengan kondisi petani kita saat ini dimana kesejahteraannya terus menurun ditengah lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan semua harga komoditas melonjak namun saat panen harga gabah terus turun dan kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) terus bertambah sehingga dampaknya sangat merugikan petani," kata Johan, Jumat (8/4/2022).


Ia mengatakan, pada saat indeks harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang sejarah seperti kondisi saat ini, para petani di tanah air malah mengalami situasi sebaliknya,. "Ini tidak adil bagi petani kita, kita semua harus peduli pada nasib petani terutama pemerintah tidak boleh santai saja dengan kondisi petani yang sangat memprihatinkan saat ini,” tegasnya.


Ia mengungkapkan berdasarkan data BPS, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun dari Rp 4.773 per kilogram per Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg pada Maret 2022. Begitu juga dengan semakin meningkatnya kasus harga gabah di bawah HPP sehingga terkesan kebijakan ini tidak punya arti untuk membela petani.


Johan mengatakan, anjloknya harga gabah di tingkat petani juga disebabkan oleh hasil produksi yang tidak terserap baik oleh pasar dan pemerintah tidak punya kebijakan untuk menyerap hasil panen petani agar harga stabil.


“Saya menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak pada petani, sebab pemerintah lebih khawatir terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen daripada turunnya harga gabah di tingkat petani, ini yang harus dikoreksi agar pemerintah punya keberpihakan terhadap para petani” ucapnya.


Johan turut mengkritik pola kebijakan melalui penerapan HPP yang dinilainya sering tidak efektif, begitu juga dengan operasi pembelian gabah dimana pembeliannya hanya disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak berdampak pada stabilitas harga gabah, apalagi dipengaruhi oleh sifat harga gabah yang musiman atau jangka pendek.


Oleh karenanya ia mendorong agar instrumen kebijakan harga gabah lebih berpihak pada kepentingan petani dan harus ada paket kebijakan yang lengkap untuk meredam turunnya harga gabah supaya harganya lebih stabil terutama Ketika masa panen. “Kebijakan pemerintah tidak efektif di setiap wilayah sepanjang tahun sehingga perlu evaluasi total supaya insiden anjloknya harga gabah di bawah HPP tidak terjadi lagi,” ujarnya.


Ia juga menyebut prevalensi kasus transaksi jual beli gabah di bawah HPP umumnya tinggi di wilayah sentra produksi gabah, maka diperlukan sistem monitoring yang ketat agar bisa ditindak tegas setiap transaksi yang merugikan kepentingan petani.


“Saya berharap peningkatan produksi padi dapat berdampak pada kesejahteraan petani, untuk itu pemerintah harus lebih serius agar harga gabah bisa lebih stabil pada kondisi sulilt saat ini, dan tolong evaluasi kebijakan HPP saat panen karena dianggap masih rendah dan seringkali informasi mengenai HPP tidak sampai kepada petani," katanya.


Hal itu menyebabkan penetapan HPP terkadang tidak memberikan solusi yang berarti. Oleh karena itu Johan mendesak pemerintah harus lebih serius untuk menolong petani dalam rangka stabilisasi harga gabah terutama pada saat penen raya.

Bupati Cellica Dampingi Menko Marinves dan Rektor ITS Surabaya Panen Padi Bersama di Karawang


Di Karawang, Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan serta Rektor Institut Teknologi Sepuluh (ITS) November Surabaya, Prof Dr. Mochamad Ashari M.Eng melakukan panen padi jenis Ratun R5 IKA ITS di Jalan Lingkar Tanjungpura Karawang, Jumat 8 April 2022.


Padi Ratun R5 IKA ITS merupakan sebuah inovasi dari para alumni almamater ITS yang terus melakukan hilirisasi hasil-hasil riset bidang pertanian.


Bupati Cellica mengaku sangat menyambut baik dengan hadirnya inovasi Ratun R5 IKA ITS. Melalui inovasi ini diharapkan para petani di Karawang dapat terbantu dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraannya.


Bupati menjelaskan, Kabupaten Karawang hingga saat ini memiliki luas lahan pertanian sebesar 95 ribu hektar. Lahan ini akan dipertahankan untuk tidak dialihfungsikan dan menjaga Karawang sebagai Lumbung Padi Jawa Barat maupun Nasional.


Karenanya, untuk mempertahankan lahan tersebut, Bupati menrrbitkan beberapa Regulasi diantaranya Perda LP2B No 1tahun 2018 dan Perda No 13 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.


Beberapa kebijakan yang telah diambil pemerintah kabupaten yakni memberi dukungan asuransi pertanian. Ada sekira 90 ribu hektar lahan pertanian sejak 2018 sampai 2021 diasuransikan.

Bupati Cellica Dampingi Menko Marinves dan Rektor ITS Surabaya Panen Padi Bersama di Karawang


Selain itu, pemerintah kabupaten juga memberikan fasilitas sarana dan prasarana pertanian. Sedangkan pada tahun 2022 ini pemerintah kabupaten memberikan pembebasan pajak 0% bagi petani lokal yang lahannya tak lebih dari 1 hektar.


Kabupaten Karawang sampai saat ini masih tercatat sebagai lumbung padi Jawa Barat.

Ada pekerjaan rumah yang harus diatasi, yakni masalah ketersediaan air untuk lahan pertanian.


Masalah ketersediaan air untuk lahan pertanian ini masih menjadi tantangan pemerintah kabupaten. Karenanya, pemerintah kabupaten bersama PJT II berkomitmen untuk meningkatkan suplai ketersediaan air untuk lahan pertanian tersebut.


Pemerintah Kabupaten Karawang punya harapan panen 4 kali dalam 1 tahun. Harapan ini tengah diupayakan agar dapat terwujud.


Selain persoalan ketersediaan air, pemerintah kabupaten juga terus berupaya menjaga kestabilan harga gabah petani. Hal ini agar petani mendapat keuntungan dan kesejahteraan saat menjual gabahnya. (Gf).