Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, meminta pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik.

Puan Maharani

Sebab rencana kenaikan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut, akan berdampak sangat besar bagi perekonomian rakyat.

“Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena global, maka sebelum menaikkan harga, pemerintah harus lebih dulu menawarkan situasi-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil,” kata Puan.

Oleh karenanya, kata Puan, pemerintah harus cermat dan bijaksana dalam merencakan kenaikan harga energi. “Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan pengaturan waktu yang tepat dan daya beli masyarakat. Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu mengagumkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.

DPR RI, kata Puan, memahami kondisi harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022 demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas, serta listrik yang selama ini disubsidi.

“Kita tidak mau mengeluarkan APBN  , tapi juga tidak mau menaikkan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat akan sangat memberatkan rakyat. Jadi, pemerintah harus berhati-hati,” kata Puan.

Di sisi lain, kata perempuan pertama yang memiliki Ketua DPR ini, pemerintah harus terus menggenjot program stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang sudah dianggarkan.

“Jika dirasa perlu, pemerintah juga perlu menyediakan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi,” kata Puan.

Menurut Puan, rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Ia mengatakan, masyarakat harus mendapat penjelasan secara komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Presiden Jokowi

“Karena kenaikan harga BBM, gas, serta listrik terkait dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat. Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga,” tutup Puan. (jah)