Guna meng-implementasikan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mencanangkan pembangunan zona integritas.

Pencanangan pembangunan zona integritas ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang dipimpin Koordinator Staf Ahli (Sahli) Kasal, Laksamana Muda TNI Hutabarat, di Ruang Rapat Sahli Kasal Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/4/2022).
 
Pencanangan pembangunan program zona integritas merupakan bukti nyata dukungan penuh dan komitmen Sahli Kasal untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).
 
Pembangunan itu, dilaksanakan melalui upaya menumbuhkembangkan pola pikir dan budaya kerja untuk menuju peningkatkan kinerja dan integritas seluruh personel Sahli Kasal guna mendukung tugas pokok TNI AL.
 
Koorsahli Kasal Laksda TNI Hutabarat mengatakan Sahli Kasal sebagai penanggung jawab bidang manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi TNI AL, harus mampu menjadi contoh sekaligus mampu mendorong Satker lain di jajaran TNI AL untuk keluar dari zona nyaman, dan berubah menjadi lebih baik.
 
Hal itu sesuai dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Yudo Margono, khususnya dalam merencanakan kegiatan terkait penggunaan anggaran agar perhitungan  cermat dan masuk akal sehingga tepat sasaran.  
 
Kasal Laksamana Yudo Margono dalam kebijakannya juga menekankan bahwa TNI AL harus berani berubah kearah yang lebih baik, keluar dari zona nyaman dan jangan terjebak rutinitas monoton. Harus mempunyai tekat untuk mengembangkan ide dan inovasi baru yang bermanfaat, dan mampu berfikir out of the box.
 
Menurut Koorsahli Kasal, komitmen, keikutsertaan dan keaktifan seluruh anggota mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan anggota sangat dibutuhkan dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM.
 
“Mari kita ubah pola pikir dan budaya kerja kita, kita satukan kata dan perbuatan, bulatkan tekad untuk bekerja dengan jujur, bersih, tolak dan lawan korupsi, kolusi dan nepotisme," ajak Laksda Hutabarat.(rls)