×

Iklan

Indeks Berita

Perbaikan Produk UMKM, Direksi BUMN Siap-Siap Dicopot

25 Apr 2022 | Senin, April 25, 2022 WIB Last Updated 2022-04-25T13:48:15Z

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan tidak akan mengatur dan mengganti pengurus yang tidak memiliki komitmen untuk menyerap produk mikro dan menengah (UMKM) dalam negeri, dalam pengadaan barang dan jasanya.

Erick pun mengungkapkan BUMN akan menyerap produk yang dihasilkan pelaku UMKM Lokal melalui program pasar digital (Padi) UMKM, yang berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Erick Thohir mengatakan, komitmen tersebut harus tetap dijalankan oleh perusahaan BUMN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menekan inflasi.

“Karena itu saya meminta dan memastikan baru sesuai dengan instruksi Bapak Presiden (Joko Widodo) para Direksi BUMN harus menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Dan mohon maaf tidak ada maksud apa-apa, perintahnya jelas yang tidak boleh dicopot,” tegas Menteri BUMN dalam acara Aksi Afirmasi Pembelian Dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) atau Business Matching Tahap II di Jakarta Convention Center ( JCC), Senayan, Jakarta pada Senin (25/4/2022).

Acara itu, dihadiri secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, BUMN Erick Thohir, Menkop UKM, Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Badang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, para Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Direktur Utama BUMN di seluruh Indonesia.

Dikatakan Menteri Erick, selain berkomitmen untuk menyerap produk-produk UMKM, perusahaan BUMN juga diharapkan dapat bekerja sama dengan pengusaha kecil tersebut.

Dalam hal itu, dia mengaku mendapat pengaduan mengenai pembayaran atau pembayaran dana produk yang dikirimkan oleh UMKM.

“Kadang-kadang nih bayarnya jadi masalah. Saya suka mendapat pengaduan kontraknya ada barangnya dikirim bayarnya lama. Nah ini hal-hal yang ini juga kita harus jaga,” katanya.

Dia juga menegaskan agar seluruh Direksi BUMN berkomitmen menjalankan kebijakan menggunakan produk UMKM lokal untuk tender dengan nilai di bawah Rp400 juta.

Upaya itu, diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas UMKM karena sudah melibatkan hingga 15.000 UMKM dengan transaksi mencapai Rp20 triliun.

“Karena itu sudah tidak berjalan sekarang ada kebijakan dari Bapak Presiden dan tadi disampaikan oleh Pak Sandi (Menparekraf) dan disampaikan oleh Pak Teten (Menkop UKM) dan Pak Tito (Mendagri), itu (komitmen menyerap produk UMKM) adalah suatu hal yang benar- benar-benar diperlukan pada hari ini ketika ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing, harapan kita di UMKM,” tuturnya.

Komitmen Bisnis Matching I Sukses Raih Ratusan Triliun

Business Matching  I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.

Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin. Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat menjadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota secara berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Pencocokan Bisnis  dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementerian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah. (if).

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS