×

Iklan

Indeks Berita

DPR Tegas! Minta Pemerintah Alokasikan Dana Subsidi bagi Warga Miskin

22 Mei 2022 | Minggu, Mei 22, 2022 WIB Last Updated 2022-05-22T02:21:50Z

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyambut baik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada DPR hari ini.

Puan Maharani

Ia pun meminta agar Pemerintah mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023.

“Kebijakan tahun anggaran 2023 yang meningkatkan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan kami berharap tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan dalam persnya dilansir laman resmi DPR Ri, Sabtu (21/5/2022) .

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-22, Menteri Keuangan menyampaikan KEM-PPKF kepada DPR RI bahwa Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5 persen terhadap PDB. Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9 persen. Sedangkan inflasi berada pada kisaran 2,0-4 persen.

Puan pun mendukung kebijakan RAPBN 2023 yang dirancang untuk merespons dinamika perekonomian domestik dan global ini. Kebijakan RAPBN 2023 juga disebut menjawab tantangan serta mendukung upaya pembangunan secara optimal.

“DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Apalagi dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” tuturnya.

Lebih lanjut, politik PDI-Perjuangan ini meminta dalam proses pemulihan ekonomi, tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin. Hal ini karena masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara karena pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.

“Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang ditujukan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk bawah tidak naik,” ucapnya.

RAPBN 2023, tambah Puan, juga harus mencakup program-program pengentasan angka kemiskinan dan dampak pandemi Covid-19. Selain itu, Tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong peningkatan inflasi dalam negeri. Sehingga harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat.

“RAPBN tahun 2023 juga dapat menambah jumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan bumi,” lanjut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut.

Dengan kondisi demikian, kebijakan fiskal RAPBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional diharapkan dirancang secara cermat.

Ia juga mengingatkan agar Pemerintah memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan. “DPR akan terus menyempurnakan program pelayanan umum dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja,” tutup Puan (nas)

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS